Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Kompas.com - 18/09/2020, 19:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak yang mengkritiknya tidak sok tahu dalam hal penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi kritikan berbagai pihak lantaran dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, untuk menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang penularannya tinggi.

"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah (penanganan Covid-19). Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita ini kerja kok. Punya otak, punya kekuatan, punya tim yang bagus," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/9/2020).

"Enggak usah merasa ini tidak bisa. Anda belum pernah mengerjakan jadi tidak usah komentar kalau belum paham," lanjut Luhut.

Baca juga: Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Ia menambahkan, pemerintah bekerja secara serius dalam menangani Covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Ia pun mengatakan, timnya telah bekerja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mengoptimalkan manajemen rumah sakit dalam penanganan Covid-19.

"Kita memerlukan upaya yang lebih tegas untuk merubah perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," kata Luhut.

"Kita semua harus kompak. Tidak boleh salah menyalahkan, tidak boleh merasa paling benar sendiri terus menuduh sana menuduh sini. Tenang saja, kita selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini kita upayakan jangan sampai ada outbreak. Itu aja tugas kita sampai vaksin ini (selesai)," lanjut Luhut.

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Sebelumnya Jokowi meminta Doni Monardo untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Selain Doni, Presiden Jokowi juga memercayakan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggarap tugas ini.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB Bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com