Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Kemenkes Pentingkan Ekonomi Bergerak ketimbang PSBB

Kompas.com - 01/09/2020, 14:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan, tak perlu lagi Indonesia menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Covid-19.

Sebab, dengan menerapkan lockdown atau PSBB, ekonomi tidak bergerak.

"Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, haruslah PSBB, enggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak," kata Abdul dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemprov DKI Evaluasi Aturan Ganjil Genap PSBB

Dengan tidak bergeraknya ekonomi, kata Abdul, negara mengalami resesi. Lebih lanjut, terjadi konflik yang luar biasa di mana-mana.

"Negara kita menjadi resesi. Apa yang terjadi? Terjadilah konflik di mana-mana, konflik sosial, implikasi sosial, implikasi ekonomi luar biasa," ucap dia. 

Abdul pun mengimbau masyarakat tak terlalu cemas dengan Covid-19. Sebaliknya, ia meminta masyarakat hidup berdampingan dengan virus corona.

Pandemi Covid-19 diibaratkan Abdul seperti proses fotokopi. Saat sebuah teks difotokopi pertama kali, hasil fotokopi akan terbaca jelas.

Jika fotokopi itu dilakukan berkali-kali, teks akan semakin tak terbaca.

Begitu pun dengan Covid-19, saat pertama muncul, virus itu begitu ganas. Namun,lambat laun gejalanya semakin berkurang.

Bahkan, di Indonesia, angka kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat. Angka pasien sembuh jauh lebih banyak dari jumlah pasien meninggal dunia.

Baca juga: Anies Teken Kepgub Perpanjangan PSBB Transisi secara Otomatis

Oleh karena itu, menurut dia, selama memperhatikan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, kata Abdul, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.

"Jadi sekarang silakan saja beraktivitas seperti biasa yang penting ikuti protokol kesehatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com