Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Tak Cukup Hanya Mengkritik, PAN Perlu Bantu Masyarakat dan Pemerintah

Kompas.com - 24/08/2020, 09:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, krisis kesehatan yang disebabkan Covid-19 telah berdampak pada krisis ekonomi.

Ia mengingatkan para kader bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan kritik tetapi bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita harus mengambil tanggung jawab ikut bersama-sama pemerintah, membantu, kita meyakini tidak cukup kita mengkritik, apalagi memaki-maki, tidak cukup," kata Zulkifli dalam pidatonya di acara hari ulang tahun PAN ke-2  yang disiarkan langsung di saluran YouTube DPP PAN, Minggu (23/8/2020).

"Justru di tengah kesulitan yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran PAN untuk membantu lapisan masyarakat pemerintah dan lain-lain," kata dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Amien Rais ibarat Pesawat Maju Terus, Tak Ada Remnya

Zulkifli mengatakan, pandemi Covid-19 melahirkan krisis-krisis ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga pengangguran semakin meningkat.

Oleh karena itu, ia mengintruksikan para kader untuk mengambil tanggung jawab membantu Indonesia menghadapi pandemi.

"Kita sudah dewasa (PAN), kita harus mengambil tanggung jawab, sekali lagi tidak cukup kita memaki dan mengkritik, tetapi kita memberikan bukti nyata kepada negeri yang kita cintai ini," ujar dia. 

Pada acara hari ulang tahun PAN ke-22, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual.

Jokowi mengatakan, semangat pergerakan Partai Amanat Nasional (PAN) sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun Indonesia.

"Saya yakin PAN sejalan dengan semangat yang saya sampaikan tadi. Sejalan dengan semangat pemerintah," kata Jokowi.

Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, pemerintah terus berupaya melanjutkan agenda-agenda reformasi. Hal itu sejalan dengan PAN selaku partai yang lahir dari rahim reformasi.

Baca juga: Jokowi: Semangat PAN Sejalan dengan Pemerintah

Kendati demikian, Jokowi mengatakan setelah reformasi berlangsung 22 tahun, terlalu banyak orang yang berada di zona nyaman.

Akibatnya, Jokowi menilai semakin sulit untuk melanjutkan agenda reformasi untuk membangun Indonesia ke depan.

"Melakukan reformasi sekarang tidak mudah karena sudah terlalu banyak orang yang menikmati situasi yang enak yang nyaman," kata Jokowi.

"Banyak orang yang sudah lama menikmati zona nyaman. Zona nyaman secara ekonomi, zona nyaman karena status, sehingga terusik ketika dilakukan perubahan," ucap dia.

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak membuka pikirannya dan membuang jauh kebiasaan-kebiasaan lama yang tak sejalan dengan semangat zaman yang semakin kompetitif.

"Ruang kompetisi harus dibuka, ruang persaingan yang sehat untuk semua bidang. Jangan takut berkompetisi, jangan takut bersaing. Oleh sebab itu, harus kita ambil peluang momentum ini untuk melakukan lompatan," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com