Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Coklit, KPU Susun Daftar Pemilih Pilkada Hasil Pemutakhiran

Kompas.com - 18/08/2020, 17:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebut, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 telah berakhir pada 13 Agustus 2020.

Saat ini, hasil dari proses coklit tengah disusun untuk selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

"Hasilnya sedang disusun oleh PPS (panitia pemungutan suara) sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 dalam bentuk DPHP," kata Viryan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Setelah ditetapkan, akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang terhadap DPHP, dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan berlanjut ke kabupaten/kota, hingga provinsi.

Baca juga: Proses Coklit Selesai, KPU Tangsel Akui Sempat Terkendala Karantina Wilayah

DPHP untuk Pilwalkot dan Pilbup selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk Pilgub, DPHP ditetapkan sebagai DPS di tingkat provinsi.

DPS selanjutnya akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.

"Sesuai regulasi kita, data pemilih ditetapkan nanti menjadi DPS dan DPT," ujar Viryan.

Adapun, DPS bakal diumumkan pada tanggal 19 September 2020. Sejak DPS diumumkan hingga 28 September 2020, masyarakat dapat memberi tanggapan.

 

Mereka yang belum terdaftar di DPS dan sudah punya hak memilih dapat melaporkan ke penyelenggara Pilkada tingkat bawah.

Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Temukan 441 Pemilih Bermasalah Saat Proses Coklit

"(Bisa melapor) ke PPS (tingkat desa/kelurahan), PPK (tingkat kecamatan), dan KPU kabupaten/kota," kata Viryan.

Hasil laporan akan ditindaklanjuti pada masa perbaikan DPS 29 September hingga Oktober 2020. DPS hasil perbaikan kemudian akan direkap dan ditetapkan menjadi DPT.

Selanjutnya, hasil penetapan DPT akan diumumkan pada 28 Oktober hingga 6 Desember 2020.

Viryan mengatakan, terkait temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu yang menyebut data coklit tidak akurat, hingga saat ini KPU belum menerima rincian datanya.

Dengan demikian, kata Viryan, temuan Bawaslu itu belum dapat ditindaklanjuti KPU.

"Kami sampai hari ini belum mendapat detail by name by address dari Bawaslu RI terkait dugaan data pemilih (coklit) tidak akurat," kata Viryan.

Baca juga: Temuan Bawaslu soal Coklit KPU: Puluhan Ribu Data Pemilih Tak Akurat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com