Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kekhawatiran, KPU Koordinasi dengan Aparat soal Pembunuhan Staf KPU Yahukimo

Kompas.com - 12/08/2020, 15:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap peristiwa tewasnya seorang staf KPU Kabupaten Yahukimo akibat dibacok orang tak dikenal OTK) di Yahukimo, Papua, tidak membuat banyak pihak takut untuk ikut dalam penyelenggaraan pilkada.

Ia berharap, ke depan, aparat keamanan tidak hanya mengamankan tahapan pilkada, tetapi juga melindungi para penyelenggara selama bertugas.

Arief tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Oleh karena itu, keamanan penyelenggara harus dijamin.

"Kami berkoordinasi terus dengan aparat keamanan untuk menjamin bahwa proses penyelenggaran pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak kemudian khawatir risau bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelengaraan tahapan pilkada," kata Arief dalam konferensi pers virtual yang digelar Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Polda Papua Kirim 3 Pejabat untuk Ungkap Pembunuhan Staf KPU Yahukimo

Arief berharap insiden itu dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh penyelenggara agar berhati-hati saat menjalankan tugas.

Penyelenggara diminta melaksanakan tugas dengan baik, tetapi juga memperhatikan situasi sekitar.

"Sangat berhati-hati, memperhatikan juga situasi sekitar," ucap dia.

Arief mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Apalagi, berdasar informasi yang KPU terima, korban tidak melakukan sesuatu yang bermasalah.

Ia pun berharap pelaku dapat diproses secapatnya dan diganjar hukuman setimpal.

"Berharap kejadian ini diproses secepatanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pelakunya agar diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan," kata Arief.

Baca juga: Sebelum Dibunuh OTK, Staf KPU Yahukimo Sempat Diminta KTP-nya

Sebelumnya diberitakan, penyerangan terhadap dua staf KPU Yahukimo terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, pada Selasa (11/8/2020) siang.

Akibat penyerangan tersebut, seorang staf KPU Yahukimo bernama Hendry Jovinski (25) tewas di tempat setelah mengalami luka sayatan senjata tajam.

Sementara rekannya, Kenan Mohi (38) selamat.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyatakan, insiden yang terjadi sekitar pukul 14.30 WIT itu berawal sekembalinya keduanya dari mengantar obat untuk Karolina Pahabol (30), istri Kenan Mohi.

"Saat berada di tengah jalan keduanya dihadang warga yang menanyakan asal korban dan minta keluarkan KTP. Namun, saat korban mengeluarkan KTP, dia ditikam dari belakang yang tak lama kemudian datang seorang warga yang ikut menyerang korban," ujar Paulus, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Baca juga: Staf KPU Yahukimo Tewas Dibacok, Arief Budiman Harap Pelaku Dapat Hukuman Setimpal

Menurut dia, Kenan Mohi sempat berupaya membantu korban namun tiba-tiba muncul seorang dari hutan dan kembali menyerang korban.

Korban meninggal di TKP akibat luka-luka yang dideritanya dan saat ini jenazahnya sudah disemayamkan di Masjid Dekai.

"Korban saat itu bukan sedang membawa dokumen coklit terkait tahapan pilkada bupati dan wakil bupati di Yahukimo," kata Paulus.

Polisi menyatakan belum mengetahui motif penyerangan tersebut, karena usai melakukan aksinya para pelaku langsung berjalan ke arah hutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com