LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Kompas.com - 10/08/2020, 20:02 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Iskandar mengajak kaum perempuan dan anak korban perkosaan untuk melaporkan kasus yang mereka alami.

LPSK, kata dia, selalu siap dengan tangan terbuka menerima permohonan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang ingin meneruskan ke ranah hukum tetapi merasa terancam.

"LPSK siap memberikan perlindungan bagi korban," ujar Livia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Pemerkosa di Bintaro Awalnya Berniat Mencuri di Rumah Korban, Sudah Lakukan Pengintaian

Livia mengatakan, LPSK menyediakan beberapa program perlindungan sesuai dengan kebutuhan korban, seperti perlindungan fisik, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi psikologis.

“Banyak cara yang bisa dilakukan korban untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, mulai dari call center di nomor 148, nomor WhatsApp permohonan perlindungan di nomor 0857-700-10048 atau akun media sosial LPSK," kata dia.

Ia juga menyinggung mengenai kasus perkosaan yang menimpa seorang perempuan di Bintaro, Tangerang Selatan dan kisahnya diunggah di media sosial beberapa waktu yang lalu dan menjadi viral.

"Saya sangat kagum atas keberanian korban yang berjuang mengungkap kasus ini tanpa rasa takut, tentu hal tersebut tidak mudah apalagi korban juga sempat diancam pelaku," ucap dia.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Polres Tangerang Selatan yang telah berhasil menangkap terduga pelaku perkosaan itu.

Livia berharap, kasus itu diteruskan hingga ranah pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami rasa sederet bukti yang dibeberkan oleh korban sudah cukup untuk menjerat pelaku” ujar dia.

Halaman:


Sumber Antara
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Nasional
Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

Nasional
MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X