Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Kompas.com - 04/08/2020, 19:46 WIB
Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggunakan pakaian adat Batak Simalungun saat berunjuk rasa di depan kantor PDI Perjuangan Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/6/2020). Dalam aksinya mereka meminta kepada partai politik untuk menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada khususnya di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj. SEPTIANDA PERDANASejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggunakan pakaian adat Batak Simalungun saat berunjuk rasa di depan kantor PDI Perjuangan Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/6/2020). Dalam aksinya mereka meminta kepada partai politik untuk menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada khususnya di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Northwestern University Yoes C Kenawas mengungkapkan, sejak tahun 2015, ada 202 individu calon kepala daerah yang berupaya membangun dinasti politik melalui 3 gelaran Pilkada.

Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya keluar sebagai pemenang.

" Dinasti politik hasil Pilkada 2015 sampai 2018 ada 202 individu. Di mana 117 menang, sedangkan 85 lainnya kalah," kata Yoes dalam sebuah diskusi daring yang digelar Selasa (4/8/2020).

Yoes merinci, ke-202 kandidat yang berupaya membangun dinasti politik di Pilkada 2015, 2016, dan 2018 itu terdiri dari 146 calon kepala daerah dan 56 calon wakil kepala daerah.

Baca juga: Litbang Kompas: 58 Persen Responden Ingin Ada Aturan Larang Dinasti Politik

Dari angka tersebut, sebanyak 117 kandidat atau 82 calon kepala daerah dan 35 calon wakil kepala daerah berhasil menang dan ditetapkan sebagai kepala dan wakil kepala daerah.

Ke-117 orang itu kini berkuasa di 108 daerah administrasi di Indonesia, baik kabupaten/kota maupun provinsi.

"Atau sekitar 20 persen dari total wilayah administrasi di Indonesia," ujar Yoes.

Yoes mengatakan, seseorang disebut sebagai kandidat dinasti politik jika memiliki afiliasi tertentu atau hubungan kekerabatan dengan politisi atau petahana yang pernah atau sedang menjabat.

Baca juga: Pengamat: Seharusnya Jokowi Hambat Munculnya Dinasti Politik

Meski jumlahnya cukup banyak, menurut Yoes, kepala daerah hasil dinasti politik belum sepenuhnya memonopoli perpolitikan dalam negeri.

Masyarakat masih mungkin untuk melakukan perlawanan terhadap praktik ini, termasuk di Pilkada 2020.

"Dinasti politik masih sulit memonopoli kekuasaan secara total. Masih ada sumber-sumber oposisi di masyarakat, baik digerakkan elite ataupun organik dari masyarakat, masih bisa dimanfaatkan dan digali lagi saat Pilkada 2020," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X