IDI: Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Kompas.com - 03/08/2020, 10:56 WIB
Hadi Pranoto dan Anji Hadi Pranoto dan Anji

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Slamet Budiarto menyebutkan, Hadi Pranoto bukanlah anggota IDI.

Nama Hadi Pranoto ramai diperbincangkan publik usai muncul dalam kanal video Youtube milik musisi Anji, beberapa waktu lalu.

Dalam video yang belakangan telah dihapus itu, Hadi Pranoto yang menyebut dirinya profesor dan ahli mikrobiologi mengklaim telah menemukan antibodi untuk menangkal penyakit Covid-19.

"Bukan, bukan dokter. Sudah dicek (ke database IDI), enggak ada. Penelusuran sebagai anggota IDI, enggak ada dia," ujar Slamet saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Kontroversi Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto dan Imbauan Selektif Menyerap Informasi...

Soal informasi yang disampaikan Hadi Pranoto di dalam video Anji itu, Slamet mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang disampaikan di luar pemerintah.

Publik diimbau menelusuri rekam jejak dan latar belakang narasumber terlebih dahulu sebelum memercayai sebuah informasi.

Terlebih lagi, ada seseorang yang mengklaim telah menemukan antibodi bagi penyakit Covid-19 di tengah upaya pemerintah mewujudkan vaksin.

"Dia itu (gelar) profesornya dari mana? Pakar mikrobiologinya dari mana? Setelah dicek, dia sebagai apa, kita enggak tahu," ujar Slamet.

Baca juga: Video Viral Anji dan Hadi Pranoto soal Obat Covid-19, Tompi: Cek Latar Belakang Orang yang Diwawancara

IDI sekaligus mengimbau kepada publik figur yang hendak membuat konten soal Covid-19 untuk teliti dalam mengundang narasumber agar kampanye pencegahan penularan virus corona semakin efektif.

"Kalau artis-artis mau posting di YouTube, sebaiknya menggunakan narasumber yang resmi dari Kementerian Kesehatan, dari IDI, dari pemerintah. Jadi lebih bisa dipercaya," ujar Slamet.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X