ICW Ingatkan Partai Politik Tak Usung Mantan Koruptor dalam Pilkada 2020

Kompas.com - 30/07/2020, 15:44 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengingatkan partai politik dan penyelenggara pemilu untuk tidak mengusung dan meloloskan calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi pada Pilkada 2020.

"Partai politik tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam siaran pers, Kamis (30/7/2020).

ICW juga mengajak warga sebagai pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah.

Baca juga: Kemendagri: Bansos Jangan Dilabeli Identitas Kepala Daerah yang Maju Pilkada

Egi mengatakan, pelarangan napi korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah merupakan hal penting karena kepala daerah harus menjadi sosok yang memiliki integritas dan berkualitas.

"Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan napi korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," ujar Egi.

Menurut dia, mantan napi korupsi yang kembali menduduki jabatan kepala daerah juga berisiko mengulangi perbuatannya.

Ia mencontohkan kasus eks Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Lalu, setelah bebas, Tamzil kembali terpilih menjadi Bupati Kudus. Namun, ia kembali terjerat kasus suap terkait pengisian jabatan.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Larang Mantan Koruptor Nyalon

Egi pun mengingatkan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi harus menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk dapat maju kembali dalam pilkada

"Fakta-fakta yang disebutkan sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seluruh pihak juga harus patuh terhadap putusan MK," kata Egi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X