ICW Ingatkan Partai Politik Tak Usung Mantan Koruptor dalam Pilkada 2020

Kompas.com - 30/07/2020, 15:44 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengingatkan partai politik dan penyelenggara pemilu untuk tidak mengusung dan meloloskan calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi pada Pilkada 2020.

"Partai politik tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam siaran pers, Kamis (30/7/2020).

ICW juga mengajak warga sebagai pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah.

Baca juga: Kemendagri: Bansos Jangan Dilabeli Identitas Kepala Daerah yang Maju Pilkada

Egi mengatakan, pelarangan napi korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah merupakan hal penting karena kepala daerah harus menjadi sosok yang memiliki integritas dan berkualitas.

"Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan napi korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," ujar Egi.

Menurut dia, mantan napi korupsi yang kembali menduduki jabatan kepala daerah juga berisiko mengulangi perbuatannya.

Ia mencontohkan kasus eks Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Lalu, setelah bebas, Tamzil kembali terpilih menjadi Bupati Kudus. Namun, ia kembali terjerat kasus suap terkait pengisian jabatan.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Larang Mantan Koruptor Nyalon

Egi pun mengingatkan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi harus menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk dapat maju kembali dalam pilkada

"Fakta-fakta yang disebutkan sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seluruh pihak juga harus patuh terhadap putusan MK," kata Egi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta dan Bukan Rekayasa

Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta dan Bukan Rekayasa

Nasional
DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

Nasional
Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Nasional
Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Nasional
Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Nasional
Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Nasional
Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Nasional
Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Positif Covid-19, Kondisi Menag Disebut Membaik

Positif Covid-19, Kondisi Menag Disebut Membaik

Nasional
KPU: Bakal Calon Pilkada yang Positif Covid-19 Berkurang jadi 13 Orang

KPU: Bakal Calon Pilkada yang Positif Covid-19 Berkurang jadi 13 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X