KPK Serahkan Tanah Hasil Rampasan Senilai Rp 20 Miliar ke TNI AD

Kompas.com - 27/07/2020, 21:39 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dalam acara serah terima aset di Markas Besar TNI AD, Senin (27/7/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKKetua KPK Firli Bahuri dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dalam acara serah terima aset di Markas Besar TNI AD, Senin (27/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua KPK Firli Bahuri menandatangi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang rampasan negara senilai Rp 20.023.666.000.

Penandatanganan tersebut dilakukan di lantai dasar Gedung E Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (27/7/2020).

"Penyerahan ini dilakukan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Nomor S-84/KM.6/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dari KPK kepada Kemenhan RI, dalam hal ini TNI Angkatan Darat," ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Sepanjang 2019, KPK Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 32,24 Triliun

Nefra menjelaskan, KSAD menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan negara kepada TNI Angkatan Darat untuk memanfaatkan barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan seluas 534.154 meter persegi.

Adapun aset hasil rampasan tersebut berada di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe dan Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Subang, Jawa Barat.

"Amanah berupa aset yang kami terima ini, akan kami serahkan kepada Kodam III/Siliwangi untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatannya dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Darat. Hal-hal terkait administrasi dan teknis akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Nefra menirukan sambutan KSAD.

Baca juga: KPK Minta Keterangan Sekda Jember Terkait Pengadaan Pelampung untuk Nelayan

Sementara itu, Firli menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada KSAD beserta jajaran TNI AD atas terlaksananya kegiatan BAST tersebut.

Dirjen Kekayaan Negara (DKN) Kemenkeu RI, Isa Rachmatarwata mengungkapkan, bahwa Kemenkeu menyambut baik kerja cepat dari KPK RI dalam menyalurkan barang rampasan negara kepada instansi yang membutuhkan.

Mengingat, sebelumnya masih banyak barang rampasan negara yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diserahkan. Sehingga kondisinya ada yang rusak atau tidak bisa dipergunakan.

"DKN Kemenkeu juga terus berupaya untuk mempercepat proses penyaluran barang rampasan negara lainnya, dengan tetap berkoordinasi dengan semua pihak serta memperhatikan asas keadilan bagi semua pihak," katanya.

Baca juga: KPK Tahan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi KPK: Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Sedang Tangani Kasus Besar

Dirsoskam Antikorupsi KPK: Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Sedang Tangani Kasus Besar

Nasional
UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

Nasional
2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

Nasional
9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

Nasional
Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X