Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Calon Petugas Coklit Pilkada Wajib Ikut "Rapid Test"

Kompas.com - 25/07/2020, 12:46 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, seluruh calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 wajib mengikuti rapid test (tes cepat) Covid-19 sebelum melaksanakan tugasnya.

Ia menegaskan, jika ditemukan ada calon PPDP yang reaktif, maka akan dilanjutkan dengan swab test (tes usap) dan akan diganti jika dinyatakan positif Covid-19. PPDP ialah petugas yang direkrut KPU untuk mendatangi rumah-rumah warga terkait pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"PPDP kami juga sebelum terjun ke lapangan sudah dilakukan rapid test. Kalau ada orang yang terkena (Covid-19), karena masa kerja PPDP hanya satu bulan itu langsung kita ganti," kata Ilham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung Kualitas Pilkada saat Pandemi, Sabtu (25/7/2020).

Baca juga: KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Ilham pun membantah ada "Klaster KPU" setelah ditemukannya 12 calon petugas coklit di Blora, Jawa Tengah, yang positif Covid-19.

Dia menegaskan seluruh calon petugas coklit sudah melalui tahap screening sejak awal.

"Kalau ada berita seperti di Blora mengatakan bahwa ada klaster KPU, menurut saya tidak benar. Karena sekali lagi, KPU sudah memastikan dalam sebelum bekerja mereka tidak terjangkit Covid-19," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa petugas coklit wajib menerapkan protokol kesehatan ketika bertemu dengan warga.

Ilham menyebut, petugas mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan. Dia meminta warga tidak khawatir.

"Kemarin kami sudah keliling melaksanakan apel kesiapan petugas kami melakukan coklit untuk dapatkan data DPT yang akurat. Itu pengadaannya sudah selesai semua," tutur dia.

"Saya lihat mereka sudah pakai sarung tangan, face shield, masker, dan juga seluruhnya sudah siap semua. Ini sudah berjalan," kata Ilham.

Baca juga: KPU Akui Proses Coklit Data Pemilih Tak Berjalan Seratus Persen

Dilansir Kompas.id, Kamis (16/7/2020), sebanyak 12 calon PPDP pada Pilkada Kabupaten Blora, Jawa Tengah, positif Covid-19. Temuan itu diawali dari screening (penapisan) tes cepat. Adapun PPDP yang bertugas pada Pilkada Blora 2020 dipastikan sehat.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Blora Lilik Hernanto, Kamis (16/7/2020), mengatakan, 12 calon PPDP itu turut menyumbang penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Blora. Dalam dua hari terakhir, total ada 33 penambahan kasus positif.

”Itu tindak lanjut dari rapid test dahulu dari semua (calon) petugas coklit KPU. Dari 3.400-an, ketemu 136 yang reaktif. Kemudian kami swab dan yang hasilnya sudah keluar sebanyak 12 orang terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Lilik.

Baca juga: Petugas PPDP di Tangsel Wajib Pakai APD dan Ikut Rapid Test Sebelum Coklit

Lilik menuturkan, kedua belas pasien positif tersebut berasal dari sejumlah kecamatan, yakni Jepon, Todanan, Jati, dan Cepu. Tracing dan tracking pada keluarga dan kontak erat pasien telah dilakukan mulai Rabu (15/7/2020) guna membendung dan memutus penularan.

Ketua KPU Blora M Khamdun menuturkan, penapisan awal pada para calon PPDP merupakan upaya untuk melindungi semua pihak, termasuk pemilih. Pelaksanaan coklit, pada 15 Juli-13 Agustus 2020, dilakukan oleh petugas dengan hasil tes cepat nonreaktif.

”Total ada 2.198 PPDP sesuai jumlah TPS di Blora. Sejak awal kami tes cepat. Yang lolos dan terpilih hanya yang hasilnya nonreaktif. Jadi, saat ditemukan ada yang reaktif, kami langsung cari pengganti. Lalu dites cepat. Jika reaktif, kami cari yang lain lagi,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com