Aturan Baru Menkes: Pasien Covid-19 Bisa Klaim Biaya Rawat Lewat RS

Kompas.com - 23/07/2020, 17:57 WIB
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung bedah sentral dan rawat inap RSNU Jombang, Jawa Timur, Sabtu (4/7/2020). KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍMenteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung bedah sentral dan rawat inap RSNU Jombang, Jawa Timur, Sabtu (4/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meneken Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/ MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

Dilansir dari siaran pers Kemenkes, Kamis (23/7/2020), Keputusan Menteri Kesehatan itu merupakan penyempurnaan dari KMK sebelumnya bernomor HK.01/07/MENKES/238/2020.

Pada KMK yang baru, secara rinci diatur peran dan fungsi dari kementerian/lembaga dan badan yang terlibat, yakni Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan rumah sakit.

Baca juga: [POPULER TREN] Biaya Perawatan Pasien Covid-19 | Jokowi Jengkel

Kemudian, pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) tertentu, termasuk infeksi Covid-19, dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan penyakit infeksi emerging tertentu.

Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya pelayanannya, antara lain:

1. Kriteria pasien rawat jalan

a. Pasien suspek dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta, melampirkan bukti pemeriksaan laboratorium darah rutin dan x-ray foto thorax. Bukti x-ray foto thorax dikecualikan bagi ibu hamil dan pasien dengan kondisi medis tertentu yaitu kondisi tidak dapat dilakukan pemeriksaan x-ray foto thorax seperti pasien gangguan jiwa, gaduh gelisah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari DPJP.

Baca juga: Jangan Anggap Remeh, Ini Besaran Biaya Perawatan Pasien Covid-19, Tidak Murah!

b. Pasien konfirmasi Covid-19 dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta, melampirkan bukti hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dari rumah sakit atau dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

2. Kriteria pasien rawat inap

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X