Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Umumkan Paslon Pilkada, Gibran hingga Keponakan Prabowo Jadi Sorotan

Kompas.com - 17/07/2020, 10:38 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan akan mengumumkan nama 45 pasangan calon (paslon) kepala daerah pada Pilkada 2020, Jumat (17/7/2020) siang.

Beberapa nama calon kepala daerah yang santer disebut mendapatkan rekomendasi PDI-P antara lain, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo. Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Berangkat ke DPD PDI-P di Semarang, Gibran: Mohon Doanya

Kemudian, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) yang disebut mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Politisi Partai Gerindra itu merupakan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Berdasarkan agenda resmi, pengumuman dimulai pukul 14.00 WIB. Pengumuman paslon Pilkada 2020 itu digelar secara daring.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto akan membuka rapat dengan agenda pengumuman tersebut. Selanjutnya, nama-nama paslon akan dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Baca juga: PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

"Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik PDIP membacakan nama-nama paslon dari wilayah timur ke barat. Kemudian tiga paslon mewakili tiga zonasi waktu diminta untuk memberikan tanggapan," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat.

Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan kepada paslon kepala daerah.

"Ibu Megawati Soekarnoputri pun dijadwalkan memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Hasto.

Pengumuman paslon kepala daerah pada hari ini merupakan gelombang kedua, setelah pengumuman gelombang pertama digelar pada 19 Februari 2020.

Baca juga: Dipanggil ke Istana, Purnomo: Diberitahu Pak Jokowi yang Dapat Rekomendasi Gibran sama Teguh

Terkait nama Gibran yang disebut mendapatkan tiket dari PDI-P, Ketua DPC PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan putra Presiden Jokowi itu memang mendapatkan undangan untuk hadir di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah di Semarang.

Sementara itu, bakal calon wali kota Solo, Achmad Purnomo dipastikan tidak diundang. Rudy menduga alasan tidak diundangnya Purnomo dalam acara itu karena rekomendasi partai untuk Pilwalkot Solo 2020 jatuh kepada Gibran.

"Pak Purnomo tidak diundang. Yang diundang berarti yang kira-kira dapat rekomendasi itu. Namun, posisinya di mana saya belum tahu. Saya ndak omong soal itu. Karena kalau saya omong kan harus dengan data yang otentik," kata Rudy, Kamis (16/7/2020).

Diwawancara terpisah, Gibran membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, dalam pengumuman rekomendasi itu ia diundang untuk hadir ke Semarang.

"Nggih. Tadi undangan sudah diserahkan Pak Frenky DPC ke saya. Saya mohon doanya aja agar semua dilancarkan," kata Gibran.

Baca juga: Pilkada Tangsel, Keponakan Prabowo Dikabarkan Akan Bersanding dengan Sekda

Selain itu, terkait nama Sara Djojohadikusumo, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengonfirmasi bahwa DPP PDI-P sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada DPC PDI-P Tangerang Selatan.

Dalam surat tersebut, DPP PDI-P merekomendasikan pada DPC untuk mengusung Sara sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan untuk dipasangkan dengan Muhammad sebagai calon wali kota. DPP juga menginstruksikan pasangan tersebut untuk didaftarkan ke KPU setempat.

"Soal Tangerang Selatan, 100 persen surat itu betul," kata Bambang dilansir Tribunnews.com, Kamis (9/7/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com