Kompas.com - 17/07/2020, 07:29 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai wacana pemerintah untuk mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor tidak mendesak.

"ICW sendiri melihat pembentukan Tim Pemburu Koruptor bukan hal yang urgen saat ini," ujar Kurnia dalam diskusi virtual, Kamis (16/6/2020).

Kritik Kurnia tersebut berkaca pada awal pembentukan Tim Pemburu Koruptor di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004.

Faktanya, kata dia, tim tersebut kemudian dibubarkan pada 2009 karena hasilnya tidak signifikan.

"Praktis dari puluhan buronan yang ditarget saat itu hanya satu saja yang dapat ditangkap yaitu David Nusa Wijaya (mantan Direktur Utama Bank Servitia)," kata Kurnia.

Baca juga: Sebut Tim Pemburu Koruptor Perlu Dipertimbangkan Lagi, Pukat UGM: Ini Birokratisasi Panjang

Selain itu, Kurnia memandang bahwa hal yang sangat mendesak saat ini adalah mengevaluasi kinerja penegak hukum. Baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, maupun kejaksaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Evaluasi itu setidaknya perlu dilakukan sebelumnya tiba pada kesimpulan pembentukan Tim Pemburu Koruptor.

Pasalnya, kata dia, sepanjang Januari hingga Juni 2020, potret penegakan hukum di Tanah Air banyak sekali menyita perhatian publik.

"Hal yang disesalkan justru, pandangan publik negatif terhadap penegakan hukum, terutama untuk pencarian buronan," tegas dia.

Baca juga: Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Diketahui, rencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor bermula dari upaya untuk mengejar terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang kini masih buron.

Wacana tersebut digulirkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Adapun Tim Pemburu Koruptor dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004. Tugasnya adalah menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara.

Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.