Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Tim Pemburu Koruptor Perlu Dipertimbangkan Lagi, Pukat UGM: Ini Birokratisasi Panjang

Kompas.com - 16/07/2020, 22:05 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor perlu dipertimbangkan kembali.

Sebab, menurut dia, orang yang mengisi jabatan dalam tim tersebut belum tentu bisa mengambil keputusan karena panjangnya birokrasi. 

“Kenapa tim ini patut dipertimbangkan lagi, ini birokratisasi panjang, bayangkan sajalah tim-tim semacam ini kan tim melintas kementerian, tim lintas penegak hukum, siapa sih yang akan duduk di tim itu, pastilah pejabat eksofisio,” kata Oce Madril dalam diskusi secara virtual, Kamis (16/7/2020).

“Kalau yang diutus adalah petinggi-petingginya, kalau yang diutus pejabat-pejabat level yang lebih di bawah itu malah akan jadi tempat kongkow-kongkow, rapat-rapat kemudian dia tidak bisa mengambil keputusan,” ucap Oce.

Baca juga: Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Selain itu, kata dia, kalau hanya berfungsi untuk berbagi informasi dan strategi, tidak perlu dibentuk tim.

Menurut Oce, lembaga yang bertugas memburu koruptor sudah ada dan memiliki otoritas untuk penegakan hukum, contohnya kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

“Lembaga yang bertugas  yang mengurusi perburuan terhadap koruptor itu mereka yang memiliki tugas pokok dan fungsi pokoknya memang untuk melakukan penegakan hukum.” kata Oce.

“Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK, kemudian tekait juga dengan Kemenkumham, ada beberapa fungsi-fungsi lain yang boleh jadi terkait dengan upaya perburuan ini,” ucap Oce.

Ia juga mengatakan, kesan gagal yang timbul terhadap penegak hukum dalam memburu koruptor dinilai keliru.

Sebab, kata dia, sudah banyak contoh keberhasilan yang baik dari lembaga penegak hukum yang sudah ada.

“Jadi jangan sampai ada kesan selama ini gagal karena tidak ada yang urusin begitu ya, itu keliru, ya justru dengan adanya tim bersama justru bisa jadi menjadi makin tidak ramping dan boleh jadi terlalu banyak diskusinya, terlalu banyak koordinasi, terlalu banyak rapat- rapatnya” ujar Oce.

Baca juga: Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

“Jadi maksimalkan saja lembaga-lembaga yang sudah ada, kepolisian, kejaksaan toh ada banyak contoh di mana ternyata mereka mampu melakukannya dan saya yakin secara teknis penegak hukum kita mampu melakukan itu punya skill yang luar biasa untuk melakukan itu,” kata Oce Mardil.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD berniat untuk mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor.

Adapun ide ini muncul akibat maraknya buronan kasus korupsi yang tidak mampu diringkus oleh penegak hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com