Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah Militer Dinilai Perlu Terapkan Kurikulum Jarak Jauh

Kompas.com - 12/07/2020, 08:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai, pemerintah dan pimpinan sekolah militer perlu mengambil langkah taktis menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut dia, meluasnya penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD), sehingga mengakibatkan sekolah militer itu menjadi klaster baru penularan virus corona harus mendapatkan perhatian lebih.

"Prihatin dengan adanya klaster Secapa ini. Harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2020).

Pembelajaran jarak jauh, imbuh dia, dapat menjadi opsi yang diambil guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Secapa AD maupun sekolah sejenis.

Baca juga: Catatan KSAD soal Klaster Covid-19 di Secapa AD dan Pusdikpom Bandung

Namun, bila hal itu tidak memungkinkan dilaksanakan, maka harus dapat dipastikan bahwa seluruh siswa, pengajar dan juga staf yang bekerja di lingkungan sekolah militer terbebas dari Covid-19.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan disediakannya peralatan swab test PCR untuk mengecek kondisi seluruh orang yang beraktivitas di dalamnya.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, penerapan protokol kesehatan secara ketat harus diberlakukan.

"Dan satu hal lagi, jumlah orang yang beraktifitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, 1.280 orang di lingkungan Secapa AD dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 991 orang di antaranya adalah perwira siswa, 289 staf dan anggota keluarga Secapa AD.

Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, penemuan kasus positif Covid-19 di lingkungan Secapa AD secara tidak sengaja.

"Jadi tepatnya dua pekan lalu adalah laporan pertama dari komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat kepada saya hari Sabtu juga. Diawali dari ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi ada dua prajurit atau perwira siswa yang berobat ke Rumah Sakit Dustira. Rumah Sakit Dustira itu adalah rumah sakit Angkatan Darat terbesar di Jabar, ada di kota ini," ujar Andika saat konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Perwira Siswa Secapa AD Periksa Bisul dan Tulang Belakang, Rupanya Positif Covid-19, Terbongkar 1.280 Orang Terinfeksi Corona

"Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi dan satu lagi masalah tulang belakang. Tapi ternyata mereka diswab dan positif," kata Andika menambahkan.

Hari itu juga, Andika mengirimkan alat rapid test dari Jakarta agar seluruh siswa Secapa AD diperiksa.

Saat itu rapid test yang dikirim berjumlah 1.250 karena jumlah siswa Secapa ada 1.198.

Namun, karena pertimbangan di Secapa juga ada para pelatih yang setiap hari berinteraksi dengan para siwa, maka diputuskan mengirim 1.400 alat rapid test.

Setelah siswa dan staf anggota pelatih di Secapa AD mengikuti rapid test, hasilnya ada sekitar 187 orang yang reaktif.

"Dari situ kita ingin yakinkan, kita lakukan swab. Saya kirim VTM kepada Kakesdam. VTM itu adalah alat untuk swab. Nah, saya kirim kemudian dilakukan swab, dilakukan tes di laboratorium PCR dari situlah akhirnya ditemukan," ujar dia.

Saat itu 30 orang positif langsung dirawat di rumah sakit. Mereka masuk dalam kategori ringan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com