Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Sektor Penindakan KPK, ICW Soroti Jumlah OTT yang Merosot

Kompas.com - 25/06/2020, 12:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyoroti jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang merosot drastis pada enam bulan pertama masa kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, merosotnya jumlah OTT tersebut merupakan satu dari enam persoalan dalam sektor penindakan di bawah kepemimpinan Firli.

"Di penindakan kita menemukan 6 persoalan yang cukup serius, yang ramai sekali diberitakan oleh publik, mulai dari jumlah tangkap tangan yang sangat merosot tajam," kata Kurnia dalam acara Peluncuran Hasil Pemantauan Kinerja KPK, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: KPK Ajukan Penambahan Anggaran Rp 1,88 Triliun, Untuk Apa Saja?

Berdasarkan catatan ICW, pada enam bulan pertama tahun 2016 KPK menggelar 8 tangkap tangan, 6 bulan pertama pada 2017 ada 5 tangkap tangan, 6 bulan pertama 2018 ada 13 tangkap tangan, dan 7 tangkap tangan pada 6 bulan pertama 2019.

"Dan di 2020 zamannya Firli Bahuri hanya dua. Itu pun dua banyak permasalahan. Praktis yang mungkin tidak ada permasalahan yang kasus Sidoarjo," ujar Kurnia.

Sementara, tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan jsutru menyisakan sejumlah tanda tanya termasuk keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku yang masih berstatus buron.

Baca juga: Tak Pakai Masker hingga Naik Helikopter, Firli Diadukan ke Dewas KPK

Menurut ICW, merosotnya jumlah tangkap tangan itu merupakan indikator para pimpinan KPK tidak fokus pada isu penindakan korupsi. Namun, Kurnia menilai hal itu tidak mengagetkan.

"Karena sejak awal 5 orang yang sedang duduk sebagai pimpinan KPK ini adalah lima orang yang tidak pernah bicara lebih jauh soal penindakan," kata Kurnia.

Selain merosotnya jumlah tangkap tangan, beberapa hal lain yang disoroti ICW dalam sektor penindakan adalah bertambahnya jumlah buronan serta penindakan yang tak menyentuh perkara besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com