Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembukaan Kegiatan Pendidikan di Tengah Pandemi Corona Jadi Dilema Pemerintah

Kompas.com - 24/06/2020, 15:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku pemerintah dilematis di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, khususnya terkait pembukaan kegiatan pendidikan baik di sekolah umum maupun madrasah.

Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

"Pembukaan kegiatan sekolah atau madrasah dan perlindungan kesehatan menjadi dilema yang sangat sulit bagi pemerintah," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di acara seminar nasional yang digelar Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKTD) secara daring, Rabu (24/6/2020).

Dilema tersebut pun tanpa alasan. Salah satunya, pembelajaran jarak jauh sebagai bentuk perlindungan kesehatan siswa.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh bukan Pembelajaran Daring, Ini Penjelasannya

 

Belajar dari rumah yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 ini ternyata menimbulkan persoalan ketidaksetaraan.

"Banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet. Menurut SUSENAS-BPS tahun 2018, ada sekitar 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, hasil studi di beberapa negara menunjukkan, gangguan pendidikan dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi anak-anak, yang merupakan kelompok rentan.

Padahal, pendidikan tak hanya memberikan keamanan dan perlindungan tetapi juga harapan masa depan bagi para siswa.

Baca juga: Pembukaan Tahun Ajaran Baru, Pembelajaran Jarak Jauh Seperti Apa?

Oleh karena itu, saat ini pemerintah pun sedang menyiapkan kebijakan dan langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh tersebut.

Adapun yang sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 di era tatanan kenormalan baru adalah sekolah, madrasah, atau pesantren yang ada di daerah zona hijau.

"Saya ingin menegaskan bahwa pertimbangan untuk dapat memberlakukan tatanan normal baru, termasuk memulai kegiatan belajar mengajar, adalah pertimbangan kriteria yang aman Covid-19," katanya.

"Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka," kata dia.

Selain itu, protokol kesehatan yang ketat juga harus diterapkan agar tetap aman dari Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com