Ketua MPR Minta Ketersediaan Transportasi Umum Diperhatikan Saat Kerja Shift Diberlakukan

Kompas.com - 15/06/2020, 16:45 WIB
Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020) sore. KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIKetua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020) sore.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah dapat memperhatikan ketersediaan transportasi umum pasca diberlakukannya sistem kerja shift bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN dan pegawai di wilayah Jabodetabek.

"Memberikan solusi yang tepat seperti tersedia atau tidak sarana transportasi bagi ASN yang mendapat giliran gelombang kedua," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Yang Produktif dan Aman, ada dua pengaturan jam kerja shift dengan jeda minimal tiga jam.

Rinciannya, shift 1 masuk antara pukul 07.00 WIB-07.30 WIB dan pulang antara pukul 15.00 WIB-15.30 WIB.

Shift 2 masuk antara pukul 10.00 WIB-10.30 WIB dan pulang pukul 18.00 WIB-18.30 WIB.

Selain itu, Bamsoet menambahkan, sosialisasi aturan tersebut harus dilakukan secara masif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Ia pun menyarankan agar untuk tahap pertama kebijakan itu diterapkan bagi seluruh ASN.

"Sehingga dapat dipahami bagaimana mekanisme dari pengaturan jam kerja tersebut," ujarnya.

Baca juga: Menpan RB Usulkan Sistem Kerja Shift untuk Hindari Penumpukan Pekerja

Selain persoalan shift, di dalam SE tersebut juga diatur sejumlah hal. Pertama, pengaturan shift dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus.

Berikutnya, jumlah pegawai/karyawan yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap shift.
Selain itu, pengaturan jam kerja ini diikuti oleh sejumlah hal, yakni optimalisasi penerapan kerja dari rumah dan keselamatan bagi kelompok rentan.

Kemudian, penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi/kantor/pemberi kerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Lalu, penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional sarana dan prasarana transportasi serta pemanfaatan fasilitas publik oleh otoritas/pengelola/penyelenggara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Terakhir, mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler, di Appstore dan Playstore.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X