Pemerintah Diminta Cari Solusi Soal Warga yang Bandel Tak Taati Protokol Kesehatan

Kompas.com - 12/06/2020, 16:08 WIB
Susi Pudjiastuti menjelaskan ikan sebelah. Dok. Youtube Susi PudjiastutiSusi Pudjiastuti menjelaskan ikan sebelah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti meminta pemerintah mencari jalan keluar untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Menurut Susi, sebagian masyarakat sudah patuh pada imbauan dan kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan pencegahan virus corona. Tetapi, banyak juga masyarakat yang tidak disiplin.

Padahal, dua kriteria masyarakat ini hidup berdampingan. Situasi tersebut sangat mungkin menyebabkan terjadinya penyebaran virus.

"Persoalannya adalah bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak bisa melakukan (protokol kesehatan) ini. Nah ini barangkali pemerintah juga harus membuat way out," kata Susi dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube BNPB, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Protokol Kesehatan di Mal, Jarak Pengunjung Diatur di Area Toilet dan Eskalator

"Karena kalau tidak, di sini ada yang menjaga, di sini ada yang tidak menjaga. Di dalam hidup hari-hari berbaur nih," lanjut dia.

Susi pun mendorong pemerintah untuk tak henti-hentinya menyampaikan sosialisasi tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seluruh masyarakat harus dibuat paham mengenai ancaman dan bahaya virus tersebut.

Bersamaan dengan itu, Susi juga meminta publik untuk patuh pada anjuran dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

"Saya berharap masyarakat mengikuti protokol pemerintah tentang kesehatan yang sudah ada," ujar Susi.

"Pakai masker, hindari keramaian, jangan mengadakan keramaian, physical distancing harus ada, kemudian tentunya ya makan yang bergizi dan olahraga. Itu paling penting," kata dia lagi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X