Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Gelar Rapat Tatap Muka Perdana, Begini Protokolnya

Kompas.com - 08/06/2020, 11:00 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya sejak pandemi virus corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat kabinet secara tatap muka.

Selama pandemi, rapat selalu dilakukan melalui video conference. Rapat kabinet akan kembali digelar di Istana Bogor secara tatap muka, pada Senin (8/6/2020).

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan rapat kabinet digelar dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta New Normal Diterapkan secara Hati-hati

 

"Ya rencana ratas (rapat terbatas) dengan penerapan jaga jarak dan tentunya jumlahnya tidak banyak," kata Heru saat dihubungi, Senin (8/6/2020).

Menurut Heru, kapasitas ruangan hanya akan terisi maksimal 50 persen. Jarak antar kursi juga dibatasi dua meter.

"Kita harus mulai semua kegiatan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga terhindar dari covid-19," kata Heru.

Baca juga: Hari Pertama Perkantoran Dibuka, Arus Lalu Lintas di Jakarta Ramai Lancar

Heru berharap berbagai sektor juga bisa beraktivitas secara produktif namun aman dari Covid-19.

"Kegiatan ekonomi harus sudah mulai sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan tentunya produktif untuk negara dan keluarganya," kata dia.

Hari ini, sejumlah perkantoran di DKI Jakarta mulai beroperasi menyambut aturan PSBB transisi dan juga fase kenormalan baru atau new normal.

Tak hanya pegawai swasta, aparatur sipil negara (ASN) juga sudah mulai bekerja di kantor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com