Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun, PDI-P Nilai Bisa Saja Ada Bias Data

Kompas.com - 08/06/2020, 10:55 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Eriko Sotarduga mengatakan, hasil survei Indikator Politik tentang kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo tidak memperlihatkan penurunan yang signifikan.

Selain itu, menurut Eriko, metode survei yang digunakan Indikator Politik yakni kontak telepon dengan 1.200 responden, memungkinkan terjadinya bias data sehingga hasilnya tidak representatif.

"Ini terkait dengan bisa saja ada bias data, tidak sempurna," kata Eriko saat dihubungi, Senin (8/6/2020).

"Saya lihat penurunan ini masih dalam margin error. Jadi ini tidak bisa dikatakan sudah pasti ada penurunan signifikan," tuturnya.

Baca juga: Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Cenderung Menurun

Ia mengatakan, penurunan kepuasan dari semula 69,5 persen pada Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada Mei 2020, dapat dilihat sebagai sesuatu yang cukup menggembirakan.

Artinya, kata Eriko, masyarakat mengapresiasi kerja pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Ini sebenarnya hal yang sangat positif. Dalam kondisi yang sangat negatif ini terjadi penurunan yang tidak signifikan," kata Eriko.

"Artinya, dari sisi masyarakat masih menghargai apa yang dilakukan pemerintah, sehingga terjadi penurunan yang tidak signifikan," tuturnya.

Namun, Eriko memahami bahwa situasi saat ini menyulitkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat

Eriko menyatakan, tidak mudah bagi pemerintah dalam membuat keputusan di masa sulit ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X