Kompas.com - 31/05/2020, 13:17 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo. Kemeko PolhukamMenko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pelaku teror terhadap mahasiswa dan panitia Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bukanlah aparat keamanan.

"Setelah ditelusuri, webinar itu bukan dibatalkan oleh UGM atau polisi," tulis Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (31/5/2020).

Baca juga: Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Menurut dia, pelaku teror adalah pihak yang tidak mengetahui substansi diskusi. Meski demikian, ia tak menyebut siapa pelaku yang dimaksud.

"Webinar tentang 'Pemberhentian Presiden' yang batal di UGM kemarin sebenarnya mau bilang bahwa Presiden tak bisa dijatuhkan hanya karena kebijakan terkait Covid. Tapi, ada yang salah paham karena belum baca TOR (term of reference) dan hanya baca judul hingga kisruh," imbuh dia dalam twit itu.

Ia mengemukakan telah meminta aparat kepolisian agar mengusut peristiwa yang telah meneror panitia dan narasumber webinar tersebut.

"Saya sarankan juga agar penyelenggara dan calon narasumber melapor agar ada informasi untuk melacak identitas dan jejak peneror, terutama jejak digitalnya," lanjut Mahfud.

Sebelumnya, teror terjadi terhadap panitia dan calon narasumber dalam diskusi bertajuk "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diinisiasi Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).

Baca juga: Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Presiden CLS UGM Aditya Halimawan mengatakan, diskusi yang rencananya akan digelar secara daring pada Jumat lalu pukul 14.00 WIB itu dibatalkan karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif.

Dalam rilis resminya, CLS FH UGM mengungkap adanya teror kepada penyelenggara acara diskusi berupa pesan WhatsApp dan pengiriman makanan melalui ojek online.

Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto menyatakan, teror itu termasuk ancaman pembunuhan yang disampaikan orang tak dikenal terhadap panitia dan seluruh anggota keluarganya.

"Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan, pembicara, moderator, serta narahubung. Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kemudian kepada ketua komunitas CLS," ucap Sigit Riyanto dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sigit, bentuk ancaman yang diterima beragam, mulai dari pengiriman pemesanan makanan ojek daring, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X