Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 20 Mei: ODP yang Masih Dipantau 44.703 Orang, PDP 11.705 Orang

Kompas.com - 20/05/2020, 16:43 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memantau 44.703 orang dalam pengawasan (ODP) terkait Covid-19 hingga Rabu (20/5/2020) pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, sebanyak 11.705 orang masih berstatus sebagai pasien dalam pemantauan (PDP).

“Rantai penularan di luar masih berlangsung, oleh karena itu kalau kita perhatikan pada kasus ODP yang sekarang kita pantau masih ada 44.703 orang, kasus PDP yang kita pantau 11.705 orang,” Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melalui siaran langsung di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu.

Baca juga: UPDATE 19 Mei: Pemerintah Pantau 45.300 ODP dan 11.891 PDP Covid-19

Menurut dia, jumlah tersebut menunjukkan bahwa upaya melindungi diri dari penyebaran virus corona belum berjalan dengan baik.

Yuri menilai, masih banyak warga yang mengabaikan pelaksanaan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

“Masih kita lihat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak menghindari kerumunan,” ucap dia. 

Baca juga: UPDATE 18 Mei: 45.047 ODP dan 11.422 PDP Masih Dipantau

Maka dari itu, Yuri kembali mengingatkan masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan, di antaranya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir setidaknya 20 detik, tidak keluar rumah.

Kemudian, memakai masker dengan benar apabila terpaksa keluar rumah serta hindari kerumunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com