Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Informasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas di Wilayah Terpencil Minim

Kompas.com - 17/05/2020, 13:31 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Akses informasi terkait Covid-19 dinilai masih minim didapatkan oleh masyarakat penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah terpencil.

Diperlukan upaya ekstra dari pemerintah agar mereka dapat teredukasi dengan baik sehingga dapat meminimalkan penularan Covid-19 terhadap mereka.

Executive Director Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, minimnya akses informasi menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang salah paham dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

"Mereka bahkan salah informasi. Kalau cuci tangan itu dengan hand sanitizer, dengan sabun tidak bisa hilang Covid-nya. Jadi akses informasi itu sangat minim," kata Dini dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual oleh BNPB, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19, MUI DKI Serukan Warga Shalat Idul Fitri di Rumah

Ia menyebut, sejauh ini para relawan yang tergabung di Plan International Indonesia telah turun di 200 desa di wilayah Indonesia timur untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19.

Proses edukasi pun dilakukan dengan cara manual seperti melalui media stiker, poster maupun gambar animasi dalam bahasa daerah masing-masing.

Menurut Dini, keterbatasan akses internet serta jaringan listrik turut berkontribusi pada sulitnya proses edukasi tersebut.

"Internet susah, listrik kadang-kadang. TV itu kalau di dusun atau desa tidak kena sinyalnya, dan jarang orang punya TV. Ada radio sudah syukur," ucap dia. 

Baca juga: Saat Pekerja Penyandang Disabilitas Bantu Warga Terdampak Covid-19

Kendati banyak desa di wilayah tersebut yang belum memiliki kasus positif Covid-19, Dini menyebut, masyarakat sudah khawatir terlebih dahulu dalam menghadapinya.

Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya edukasi yang baik dalam menangani penyakit ini.

"Ketakutan sudah sampai duluan. Virusnya belum sampai masyarakat sudah parno ya sehingga harus diluruskan seperti apa," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com