Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDI-P Perkuat Ketahanan Pangan

Kompas.com - 11/05/2020, 21:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kadernya yang menjabat kepala daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dengan bertumpu pada produksi dalam negeri.

Hal itu berkaca dari pandemi Covid-19 yang telah mengingatkan Indonesa tentang pentingnya ketahanan pangan dalam negeri.

"Karena itulah seluruh kepala daerah kami, wajib mengedepankan politik pangan berdikari dan sekaligus berjuang bagi peningkatan kesejahteraan petani dalam pengertian luas," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, usai mendampingi Megawati memimpin rapat DPP PDI-P melalui konferensi video, Senin (11/5/2020).

Baca juga: DPRD Kalbar Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi Corona

Ia menambahkan, sejak 28 Maret, Megawati sudah menginstruksikan agar seluruh kepala daerah PDI-P mencanangkan gerakan menanam tanaman yang bisa di makan. Misalnya sogum, umbi-umbian, sagu, talas, sukun, jagung, porang, ketela dan sejenisnya.

Hasto menambahkan, dalam konferensi video tersebut, para kepala daerah PDI-P juga berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam penelitian benih, peningkatan produksi, pemasaran, dan penyediaan lumbung desa.

Nantinya, pemasaran produk pertanian dilakukan melalui badan usaha milik desa dan pasar lelang komoditas.

Ia mengatakan, saat ini para kepala daerah dari PDI-P telah memetakan kelebihan dan kekurangan stok masing-masing komoditas.

Baca juga: Mentan: Optimalisasi Lahan Rawa Jadi Jawaban untuk Memastikan Ketahanan Pangan

Nantinya daerah yang komoditasnya surplus akan membantu daerah yang kekurangan stok komoditas pangan tersebut.

"Seluruh instruksi Megawati Soekarnoputri berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa persoalan pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa," kata Hasto.

"Karena itulah penggembangan penelitian di sektor pertanian harus dilakukan secara progresif sebagai penopang dari hulu untuk mewujudkan kedaulatan di bidang pangan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com