Kompas.com - 07/05/2020, 11:19 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilihan pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dianggap pilihan terbaik daripada lockdown atau karantina wilayah.

Sebab, selain tidak membatasi aktifitas masyarakat, PSBB juga membuat perekonomian tetap berjalan.

"Upaya ini harus dilakukan untuk menghambat penyebaran covid-19 tapi kita juga ingin roda perekonomian tetap berjalan, masyarakat bisa beraktifitas secara terbatas," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan

Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak antar sesamanya, tidak berkumpul dengan skala besar, serta mencuci tangan dan menggunakan masker.

Jokowi mengatakan, dirinya menerima laporan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol tersebut.

Di daerah tertentu, jalanan protokolnya tampak sepi tapi ternyata jalanan perkampungannya masih ramai lalu lintas masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya melihat di beberapa daerah, dari informasi yangg saya terima, jalannya sepi tetapi di kampungnya masih berkerumumn ramai, di kampungnya masih bergerombol. Padahal interaksi fisik harus dikurangin, harus jaga jarak, harus pakai masker, harus sering cuci tangan," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Anggap PSBB Kebijakan Tepat Hadapi Wabah Covid-19, Bukan Lockdown

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memperhatikan pendapat ahli yang menyebutkan bahwa pandemi akan segera berakhir.

Pemerintah, lanjutnya, berharap hal yang sama dan berusaha keras menurunkan angka pasien positif. Namun, kalaupun angka menurun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol kasus.

"Ada kemungkinan bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, turun lagi, dst. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif kita harus hidup dengan damai dengan covid beberapa waktu ke depan," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Negara Pemenang adalah yang Berhasil Mengatasi Covid-19

Ia pun meminta masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Kepada aparat, ia mengingatkan untuk tidak hanya mengingatkan masyarakat untuk displin, tapi juga mengajak masyarakat mendisplinkan diri.

"Ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti disiplin protokol kesehatan. Silakan beraktifitas secara terbatas. Semua ini membutuhkan kedisilinan warga serta peran aparat yg bekerja secara tepat dan terukur," tutupnya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Nasional
UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

Nasional
Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Nasional
Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X