Lemahnya Regulasi Pemerintah Terkait Praktik Pinjaman Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai lemah dalam pengawasan praktik pinjaman online dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakannya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, masyarakat pengguna pinjaman online semakin merasa kesulitan di tengah pandemi Covid-19 karena pelaksanaannya yang tak terkontrol.

"Pinjaman online sebelum Covid-19 ada di Indonesia, persoalan ini sudah terjadi di mana-mana. Banyak masyarakat yang jadi pengutang, makin miskin akibat pinjaman online yang tidak terkontrol. Apalagi setelah pandemi, masalah semakin memuncak," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam diskusi online, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Hati-hati, Pinjaman Online Ilegal Makin Marak di Tengah Virus Corona

Menurut dia, persoalan pinjaman online merupakan fenomena puncak gunung es yang tak diselesaikan pemerintah.

Meskipun pinjaman online diatur Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tetapi regulasi tersebut dinilai bermasalah.

"Khususnya berkaitan dengan proteksi terhadap peminjam yang rata-rata kelas menengah ke bawah. Ide dasarnya bagus, supaya masyarakat tanpa agunan jaminan bisa dapat kredit, tapi praktiknya mirip lintah darat yang di-online-kan," ucap dia.

Sebab, kata Arif, dalam aturan OJK tersebut juga tidak diatur batasan bunga pinjaman sehingga dalam praktiknya perusahaan fintech tersebut bisa menerapkan bunga sesuka hati.

"Selain itu, pengawasan minim sekali dari negara. OJK untuk memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pinjaman online ini, misalnya dari sisi fintech yang belum terdaftar dan tidak terdaftar," ujar dia.

Baca juga: Marak Promosi Pinjaman Online, Ini yang Perlu Anda Ketahui agar Tak Tertipu

Fintech yang belum terdaftar pun pada kenyataannya bisa beroperasi tanpa pengawasan yang cukup.

Bahkan OJK pun mengatakan tidak bisa mengawasi hal tersebut.