Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Hormati Tenaga Kesehatan, Jangan Didiskriminasi

Kompas.com - 04/05/2020, 19:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengimbau masyarakat untuk menghormati tenaga kesehatan yang bertugas di garis depan penanganan Covid-19.

"Mari kita hargai dan hormati tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan pasien Covid-19. Mereka semestinya kita tempatkan sebagaimana mestinya, yakni sebagai yang banyak menolong kita. Bukan malah kita diskriminasi," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (4/5/2020).

Yuri mengingatkan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang bisa menular kepada siapa saja.

Baca juga: Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Bali Tertinggi di Indonesia

"Penyakit ini tidak lagi mengenal batas usia, tidak lagi mengenal golongan dan pekerjaan. Ini siapa saja punya rosiko dapat tertular dan kemudian berisiko menular pada siapapun," tegas Yuri.

Selain itu, Yuri mengingatkan pandemi Covid-19 merupakan persoalan global.

Hal ini menurut dia perlu disadari sehingga masyarakat tidak menganggap remeh penyakit ini.

"Sehingga tidak ada lagi yg mengatakan saya aman kerena saya berada di tempat yang tidak ada kasus. Atau saya merasa tidak aman karena saya berada di tempat yang banyak kasus. Semua memiliki kemungkinan yang sama maka perlu kehati-hatian," tuturnya.

Sebelumnya, Yuri mengatakan masih ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 hingga Senin (4/5/2020).

Menurut Yuri, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Senin, ada penambahan 395 kasus baru Covid-19.

"Sehingga secara akumulatif ada 11.587 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin sore.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 16 provinsi.

Sementara itu, secara keseluruhan penularan Covid-19 hingga saat ini terjadi 331 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Yuri melanjutkan, pemerintah juga mencatat ada penambahan 78 pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Baca juga: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Kelebihan Kapasitas, Ini Penjelasan Pemkot Surabaya

"Dengan demikian, total pasien sembuh ada 1.954 orang," tutur Yuri.

Kemudian, Yuri menyatakan kabar duka dengan masih adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Ada penambahan 19 pasien yang tutup usia setelah sebelumnya dinyatakan positif virus corona.

"Sehingga jumlah pasien meninggal dunia menjadi 864 orang," ujar Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com