Wakil Ketua Komisi II Tak Setuju Soal Kedatangan 500 TKA China

Kompas.com - 01/05/2020, 21:52 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi tak sepakat dengan langkah pemerintah yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Arwani mengatakan, kebijakan pemerintah mendatangkan TKA atas nama proyek strategis nasional sama dengan memundurkan semangat masyarakat dalam melawan Covid-19.

"Pemerintah pusat baiknya tidak merusak mood bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap Covid-19," kata Arwani dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

Baca juga: Soal 500 TKA China, Pengusaha: Melihatnya Agak Miris dan Sedih...

Arwani mengatakan, penerapan protokol kesehatan bagi TKA tidak akan menjamin tidak akan menyebarnya virus corona.

Oleh karenanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah di tengah masa pandemi ini.

"Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres No 12 Tahun 2020, mestinya menjadi basis pemerintah pusat dalam kebijakan mendatangkan TKA berasal dari China yang notabene merupakan negara yang pertama kali terkena wabah Covid-19," ujar dia.

Arwani juga mengatakan, kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik dari zona merah Covid-19, mestinya menjadi semangat untuk tidak mendatangkan TKA demi kepentingan proyek strategis nasional.

Baca juga: Fakta 500 TKA China, Luhut Angkat Bicara hingga Peringatan DPR

"Toh, saat ini seluruh energi bangsa difokuskan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia," ucap dia.

Lebih lanjut, Arwani meminta, pemerintah pusat mempertimbangkan permintaan pemerintah daerah yang menolak kedatangan 500 TKA asal China tersebut.

"Kondusivitas di daerah dan semangat daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 agar ditangkap dengan baik oleh pemerintah pusat," pungkas dia.

Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.

Baca juga: DPRD Sultra: Ini Aneh, Tenaga Kerja Lokal Dirumahkan Malah 500 TKA China Didatangkan

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X