Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Prediksi Kepulangan WNI Jelang Lebaran Masih Banyak

Kompas.com - 29/04/2020, 19:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memprediksi kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri masih banyak jelang Lebaran.

Pemerintah pun akan terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi kedatangan mereka.

"Kami akan perkuat koordinasi bahkan hingga ke pemerintah daerah sehingga siap mengantisipasi kedatangan WNI yang diprediksi jumlahnya masih akan banyak," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (29/4/2020).

Apalagi, kata dia, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari luar negeri diprediksi masih cukup tinggi.

Baca juga: Karena Lockdown PMI di Malaysia Kesulitan Bertahan Hidup, DPR Minta Pemerintah Turun Tangan

Berdasarkan data BP2MI, sebanyak 15.429 PMI diperkirakan akan kembali ke Tanah Air.

Selain itu, terdapat PMI yang habis kontrak antara bulan April-Mei tahun. Diperkirakan mencapai 37.075 orang yang juga akan pulang.

Tidak hanya itu, WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) juga terus dipantau pergerakannya.

"Hal ini harus betul-betul kita perhatikan. Kapal TNI siap mengantar mereka ke pelabuhan tujuan masing-masing tapi setelah itu pemda setempat dimohon tanggung jawab mengawal mereka hingga ke kampung halaman," kata dia.

Baca juga: Wabah Virus Corona di China Mereda, 1.700 WNI Masih Bertahan

Dengan demikian, pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan baik bagi WNI, PMI, maupun ABK yang datang melalui jalur darat, laut, atau udara wajib diberlakukan.

Selain itu, diperlukan pula tempat penampungan yang tidak hanya di Pulau Galang, tetapi juga di setiap titik kedatangan.

"Itu untuk memastikan kesehatan para WNI sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing," kata dia.

Baca juga: Kisah WNI Puasa di Norwegia saat Corona: Tidak Ada Buka Bersama Komunitas WNI

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kedatangan para WNI tersebut tidak menutup kemungkinan memunculkan imported case Covid-19.

Dengan demikian, koordinasi dengan daerah yang menyangkut SOP untuk pelaksanaan karantina mandiri harus dilakukan.

"Kita perlu menjaga agar imported cases atau kasus yang diperoleh dari luar tidak meledak karena beberapa negara banyak yang sudah mengalaminya. Oleh sebab itu kita perlu melakukan penguatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com