Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga 29 April, Jumlah ODP 221.750 Orang dan PDP 21.653 Orang

Kompas.com - 29/04/2020, 17:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) pada Rabu (29/4/2020) sebanyak 221.750 orang.

Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 21.653 orang.

Hal itu disampaikan Yuri saat menyampaikan perkembangan data pasien Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

"Akumulasi orang dalam pemantauan (ODP) sampai saat ini sebanyak 221.750 orang. Sebagian besar pemantauan ini sudah selesai dan mereka dinyatakan bebas dari Covid. Sementara kasus PDP yang dalam pengawasan kita sampai saat ini 21.653 orang," ucap Yuri.

Baca juga: Untuk Pertama Kali, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Jakarta Lampaui Pasien Meninggal

Ia mengatakan, pemerintah berupaya secepat mungkin menyelesaikan proses tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR) terhadap para PDP tersebut.

"Kita berharap bahwa secepatnya akan bisa kita dapatkan hasil laboratoriumnya sehingga bisa kita konfirmasi apakah ini kasus positif atau negatif Covid," lanjut dia.

Adapun berdasarkan data pemerintah hingga Rabu (29/4/2020) pukul 12.00 WIB, ada 260 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan hingga kini ada 9.771 kasus Covid-19 di Tanah Air, sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh bertambah 137 orang pada Rabu (29/4/2020).

Dengan demikian, total pasien positif Covid-19 yang sembuh berjumlah 1.391 orang.

Baca juga: UPDATE 29 April: Bertambah 83, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 4.033 Pasien

Pemerintah masih menyampaikan kabar duka dengan penambahan pasien meninggal akibat Covid-19.

Ada penambahan 11 pasien Covid-19 yang meninggal dalam sehari. Ini menyebabkan jumlah total pasien Covid-19 yang tutup usia ada 784 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com