Selasa Besok, MK Sidangkan 3 Perkara Uji Materi Perppu Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang pendahuluan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pada Selasa (28/4/2020) besok.

Perppu tersebut berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, mengatakan, meskipun Covid-19 masih menjadi pandemi, sidang akan tetap digelar di gedung MK.

Baca juga: DPR Punya Waktu 90 Hari untuk Tentukan Sikap atas Perppu Covid-19

"Sidang majelis biasa di ruang sidang MK dengan pembatasan jarak dan protokol kesehatan," kata Fajar saat dihubungi, Senin (27/4/2020).

Terdapat tiga pemohon pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Ketiga permohonan tersebut akan disidangkan pertama kalinya pada Selasa besok.

Sidang esok hari menjadi sidang pertama yang digelar MK setelah hampir 1,5 bulan menunda persidangan akibat pandemi Covid-19.

Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan, wajar jika pihaknya mempriotitaskan pengujian Perppu. Hal ini karena masa berlaku Perppu terbatas.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sesungguhnya pada satu sisi menambah kewenangan kepada mahkamah untuk menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang," ujar Daniel.

Baca juga: DPR Sebut Perppu Penundaan Pilkada di Meja Presiden, Tinggal Diteken

"Sementara pada sisi yang lain telah memberikan hak konstitusional kepada masyarakat pencari keadilan apabila merasa hak konstitusional dirugikan dengan ditetapkannya Perppu," lanjutnya.

Masyarakat yang hendak menyaksikan jalannya persidangan dapat mengikuti siaran langsung sidang melalui YouTube Mahkamah Konstitusi.