F-Nasdem Setuju Usulan Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Willy Aditya mendukung, pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta Badan Legislasi (Baleg) menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

"Terkait statment Ketua DPR saya kira itu bahasa tersirat dari keinginan yang sama dengan kami di Nasdem," kata Willy ketika dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2020).

Menurut Willy, saat ini, semua fraksi di DPR mulai satu pemahaman bahwa klaster ketenagakerjaan perlu dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Masuki Bulan Ramadhan, Puan Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan DItunda

"Dan Pemerintah sendiri juga tampaknya sudah sepemahaman, utamanya pasca pertemuan Presiden dengan perwakilan tiga serikat buruh. Dan ini bagus. Ini artinya proses komunikasi dan demokrasi berjalan dengan baik," ujarnya.

Di samping itu, Willy menyayangkan, para akademisi menolak RUU Cipta Kerja secara keseluruhan.

Willy mengatakan, para akademisi sebaiknya memberikan masukan terhadap RUU yang menjadi inisiatif pemerintah tersebut.

"Jangan cuma menolak dan minta dicabut. Berikan dong kontribusi nyata berupa tawaran gagasan untuk masalah dan tantangan-tantangan tadi. Kemudian sampaikan itu ke pemerintah atau partai-partai agar bisa diakselerasi lebih jauh," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Puan meminta Baleg menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya," kata Puan, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Polemik Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, antara Ditunda dan Dihapus

Puan meminta Baleg membuka ruang diskusi dengan publik, khususnya serikat pekerja dan buruh, sebelum membahas klaster ketenagakerjaan.

Ia juga mengingatkan agar Baleg mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja," ucapnya.