Kompas.com - 23/04/2020, 19:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri sekaligus mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar subsider 8 bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Kamis (23/4/2020).

Soetikno merupakan terdakwa penyuap eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia serta terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang.

"Kami Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Soetikno Soedarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindakpidana pencucian uang," seperti dikutip dari surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan dalam sidang via teleconference, Kamis.

Baca juga: Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Dituntut 12 Tahun Penjara

Selain pidana pokok tersebut, jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 14.619.937,58 Dolar AS dan 11.553.190,65 Euro.

Soetikno dinilai jaksa terbukti menyuap Emirsyah supaya Emirsyah dapat memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan oleh PT Garuda Indonesia.

Uang yang diserahkan Soetikno ke Emirsyah berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, 884.200 dollar Amerika Serikat, 1.020.975 Euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Baca juga: Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Didakwa Terima Suap dari Soetikno Soedarjo

Jaksa juga menilai Soetikno terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

TPPU itu dilakukan Soetikno dengan empat cara yaitu menitipkan uang senilai 1.458.364,28 dollar Amerika Serikat dalam rekening Woodlake International ke rekening atas nama Soetikno, membayar hutang kredit di Bank UOB Indonesia, membayar satu unit apartemen di Melbourne, serta mengambilalih kepemilikan satu unit apartemen di Singapura.

Atas perbuatannya itu, Soetikno dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

Nasional
Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Beda Paminal dan Provos

Beda Paminal dan Provos

Nasional
Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Nasional
Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.