Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Usulkan Protokol Penanganan PDP Mengikuti Pasien Positif Covid-19

Kompas.com - 23/04/2020, 10:19 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan agar penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 mengikuti protokol pasien positif Covid-19.

Hal itu melihat tingginya angka kematian PDP dalam beberapa waktu terakhir.

"Ini yang lagi kami ajukan. Pedoman di profesi sudah selesai dan nanti akan kami usulkan ke pemerintah untuk mengatasi besarnya PDP yang meninggal," kata Daeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

Sejak awal, ia menjelaskan, tidak pernah ada perbedaan data kematian antara yang dipaparkan IDI dengan pemerintah. Sebab, satu-satunya sumber informasi data itu berasal dari pemerintah.

Hanya, Daeng memaparkan, dirinya pernah diundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk datang ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) pada Kamis (16/4/2020) lalu.

Saat itu, ia melihat adanya data kematian telah mencapai angka sekitar 1.300 orang.

"Saya tanya, angka meninggal ini dari mana? Jadi laporan RS disampaikan bahwa itu angka gabungan, antara yang meninggal yang sudah positif yang sudah diumumkan tiap hari oleh pemerintah, dengan angka kematian PDP," ujar dia.

Baca juga: PB IDI Nilai Masyarakat Belum Disiplin Selama PSBB

Waktu itu, angka kasus kematian yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan pengujian dengan metode polymerase chain reaction (PCR) telah mencapai 400 orang.

Jumlah yang sama dipaparkan oleh Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Sedangkan, 900 orang lainnya meninggal dunia dalam kondisi belum diketahui hasil tes PCR-nya.

"Berarti angka kematian PDP ini besar sekali. Karena PDP yang dirawat sampai meninggal pun hasil PCR-nya belum keluar. Maka waktu itu, kita rekomendasikan untuk pemeriksaan PCR ini dipercepat untuk mengatasi masalah ini," ujar dia.

Baca juga: Virus Corona Berpotensi Mati dengan Sendirinya, Ini Penjelasan Pakar IDI

Berdasarkan perhitungannya, kemampuan pemerintah untuk melakukan tes PCR per hari masih di bawah 1.000.

Sementara, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat melakukan tes PCR hingga 10.000 tes per hari.

Hal itu dketahui berdasarkan data papara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hingga 22 April, dari 38 laboratorium yang melaksanakan uji PCR, jumlah spesimen yang diperiksa 55.732 spesimen.

Sementara, jumlah kasus yang diperiksa spesimennya sebanyak 47.361 orang.

Baca juga: Hingga 22 April, Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 55.732

Adapun penetapan Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia sejak kasus pertama muncul telah berjalan kurang lebih 50 hari.

"Kalau sekarang dengan angka 46.000 selama 50 hari saya hitung, itu berarti kecepatan testing kita sehari di bawah 1.000. Padahal, target pemerintah 10.000 per hari," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com