Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Sebut 62.600 WNI Sudah Kembali dari Malaysia

Kompas.com - 22/04/2020, 22:35 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, sebanyak 62.600 warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia pulang ke Tanah Air, sejak Negeri Jiran menerapkan Movement Control Order (MCO) atau lockdown.

“Apa yang sudah kita catat atau rekapitulasi sampai sekarang memang ada 62.600 WNI kita yang kembali dari Malaysia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah melalui telekonferensi, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Bagikan 121.223 Paket Sembako untuk WNI di Malaysia

Faizasyah mengungkapkan, para WNI tersebut kembali secara mandiri dan bukan dipulangkan oleh pemerintah.

Menurutnya, WNI tersebut kembali melalui jalur udara, laut, dan darat. Namun, ia tidak merinci jumlahnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya sudah mengambil langkah pencegahan terhadap penggunaan jalur ilegal bagi WNI untuk kembali ke Indonesia.

“Intinya adalah pencegahan sudah dilakukan, apabila masih terjadi di lapangan, tentunya pemda juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang masuk ke Indonesia secara ilegal,” ujarnya.

Baca juga: WNI di Luar Negeri Juga Diimbau Tidak Mudik ke Tanah Air

Menurut Kemenlu, para WNI yang berada di Malaysia cenderung kembali ke Indonesia jelang hari raya Idul Fitri.

Maka dari itu, WNI di Malaysia diberikan bantuan berupa sembako dari perwakilan pemerintah RI serta sumbangan masyarakat atau ormas.

Selain diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan di tengah lockdown, para WNI juga diharapkan tetap tinggal di sana.

Baca juga: Bertambah 64 di Malaysia, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 470 Orang

“Maka hingga kemarin total bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat kita terutama yang terdampak oleh MCO sebanyak 171.864 paket bantuan,” ujarnya.

“Paket bantuan ini diharapkan juga memberikan kebutuhan memdasar sampai memasuki bulan Ramadhan untuk kurang lebih dua minggu ke depan,” sambung dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com