Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Iwan Darmawan Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Komisi V, Gantikan Riza Patria

Kompas.com - 21/04/2020, 15:10 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menunjuk Andi Iwan Darmawan Aras menggantikan posisi Riza Patria sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V Lasarus dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara virtual, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Ahmad Riza Patria Resmi Menjabat Wagub DKI

"Kami juga sudah menerima surat dari fraksi Gerindra terjadi pergantian unsur pimpinan dari Fraksi Gerindra, dari pak Ahmad Riza Patria yang sekarang menjadi Wagub DKI Jakarta, digantikan oleh adinda saya Andi Iwan Darmawan Aras," kata Lasarus.

Lasarus mengatakan, pelantikan Andi Iwan Darmawan belum bisa dilakukan karena kondisi Covid-19 belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

"Karena kodisinya masih begini. Sebagai informasi saja dulu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022.

Baca juga: Agenda Pertama Riza Patria sebagai Wagub DKI, Berkenalan dengan Para Kepala SKPD

Politisi Partai Gerindra itu resmi menjabat setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (15/4/2020) siang.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pukul 13.00 WIB dan diawali dengan pembacaan keputusan presiden nomor 40p Tahun 2020.

Setelah itu, Presiden Jokowi memandu sumpah jabatan. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Terakhir, Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada Riza Patria diikuti seluruh tamu yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com