Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Bahan Pangan Naik, Jokowi Tegur Menteri Perdagangan

Kompas.com - 21/04/2020, 12:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perdagangan lantaran harga bahan pangan masih tinggi.

Hal itu disampaikan Presiden saat rapat terbatas di Istana Merdeka melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Ia menyoroti harga komoditas pangan seperti gula, bawang putih, dan bawang bombay yang tak kunjung turun.

"Bawang putih, bawang bombay juga belum turun. Saya enggak tahu ini dari Kementerian Perdagangan apa sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak," lanjut dia.

Baca juga: Dirut Bulog Akui Harga Sembako Mulai Mahal Akibat Wabah Covid-19

Ia juga mengaku heran dengan turunnya harga gabah kering yang tak berimbas pada turunnya harga beras.

Ia pun meminta Menteri Perdagangan mengecek langsung kondisi di lapangan sehingga komoditas-komoditas tersebut harganya berangsur turun dan stabil.

Ia menambahkan, stabilitas dan keterjangkauan harga pangan harus dipastikan, terutama di saat pandemi seperti sekarang.

Baca juga: Harga Ayam Anjlok, Pemerintah Siap Beli Ayam Peternak Rakyat di Jatim

Terlebih, permintaan akan barang-barang tersebut bakal semakin tinggi mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan.

"Harga gabah kering giling turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya enggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakatnya dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari," kata Jokowi.

"Kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi Rp 19.000," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com