Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Usul Operasional KRL Disetop jika Kasus Covid-19 Terus Bertambah

Kompas.com - 19/04/2020, 10:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek disetop bila jumlah pasien positif Covid-19 di wilayah ibu kota dan kota penyangga terus bertambah.

Ia menyadari keputusan itu sulit diambil karena menyangkut kepentingan pekerja di sektor esensial yang masih boleh beroperasi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, Sandiaga menilai jika tak diambil langkah tegas, maka jumlah pasien Covid-19 akan terus bertambah dan berpotensi menular ke wilayah lain.

Baca juga: Luhut Sebut KRL Tetap Beroperasi Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar

"Kalau angkanya semakin meningkat dan kita ada di zona merah, saya rasa ini suatu kebijakan yang harus diambil sebagai bagian daripada memastikan kita mengurangi dampak penularan virus corona ini," kata Sandi melalui keterangan persnya, Minggu (19/4/2020).

"Ini satu keputusan yang sulit tapi kita harus pastikan nyawa didahulukan, keselamatan, kesehatan masyarakat (didahulukan)," lanjut dia.

Jika nantinya KRL dihentikan sementara operasionalnya, ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyediakan alternatif transportasi bagi para pekerja yang tetap beraktivitas di masa PSBB.

Ia mengatakan para tenaga medis, penyedia kebutuhan logistik, BBM, dan selainnya yang tetap beraktivitas harus difasilitasi pemerintah terkait ketersediaan transportasi menuju tempat kerja.

Baca juga: Ini Alasan Luhut Tidak Hentikan Operasional KRL

Sandiaga meminta pemerintah pusat dan daerah kompak dalam mengambil kebijakan strategis untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

"Harus diberikan kompensasi oleh aparat pemerintahan agar mereka (yang tetap bekerja) bisa sampai ke tujuannya dengan selamat dan juga biayanya tidak mencekik mereka," kata Sandi.

"Untuk yang terpaksa harus di rumah karena pembatasan transportasi umum tentunya harus ada kompensasi. Harus ada bantuan langsung tunai," lanjut dia.

Baca juga: Kemenhub Tidak Akan Hentikan Operasional KRL Selama PSBB Jabodetabek

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) commuterline selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.

"Untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," ujar Zulfikri melalui siaran pers, Jumat (17/4/2020).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com