Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Kompas.com - 09/04/2020, 14:51 WIB
Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengungkapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah jika ingin mengajukan permohonan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Keterpenuhan syarat itu nantinya bakal menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 yanng berwenang menindaklanjuti permohonan PSBB.

Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan data pendukung yang diperlukan, seperti peningkatan kasus waktu dan kurva epidemiologi Covid-19.

Baca juga: Gubernur Kepri Pertimbangkan Pemberlakuan PSBB

"Beberapa kriteria adalah jumlah dan kasus kematian serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan ajukan PSBB," kata Safrizal saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2020).

Pemda yang ingin mengajukan permohonan PSBB juga diminta menyiapkan peta penyebaran Covid-19.

Lalu, data mengenai kejadian transmisi lokal yang disebabkan penyebaran virus, serta hasil tracing penyelidikan epidemiologi yang menyatakan ada penularan dari generasi kedua dan ketiga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemda juga diminta menghitung kesiapan sejumlah hal, seperti ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi warga.

"Tentu PSBB menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah. Oleh karena itu pemda harus menghitung ketersediaan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat agar kehidupan sosial tetap dapat berjalan dengan lancar," ucap Safrizal.

Safrizal juga meminta pemda untuk menghitung kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.

Misalnya, jumlah ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, termasuk alat kesehatan lain seperti alat pelindung diri (APD), hingga masker.

Baca juga: Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Selain itu, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemda diminta melakukan realokasi anggaran.

"Anggaran ini sudah diinstruksikan oleh Mendagri juga berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan mendagri. anggaran ini harus dinyatakan dalam komitmen anggaran yang sudah diwujudkan dalam perubahan alokasi," kata Safrizal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Nasional
Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Nasional
Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.