Kompas.com - 03/04/2020, 14:50 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makari mengatakan, ke depan Ujian Nasional (UN) bakal diganti dengan penilaian kompetensi minimum sesuai standar Program for International Student Assessment (PISA).

Sehingga nantinya, evaluasi belajar siswa tak lagi berupa UN yang hanya mengerjakan soal-soal yang mencakup keseluruhan masa pendidikan siswa di sekolah.

Hal itu disampaikan Nadiem usai rapat bersama Presiden Joko Widodo tentang strategi Indonesia meningkatkan peringkat PISA melalui sambungan konferensi video, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

"Pertama adalah mengubah standar penilaian sendiri yang kita lakukan UN jadi asesmen (penilaian) kompentensi minimum yang terinspirasi PISA dan soal-soalnya pun melekat dengan PISA," kata Nadiem.

Namun, ia menambahkan, pemerintah akan memodifikasi soal-soal yang sesuai standar PISA tersebut. Sebabnya, soal-soal standar PISA hanya diperuntukkan bagi anak usia 15 tahun.

Dari soal-soal berstandar PISA itu, Kemendikbud akan membuat turunannya agar bisa dikerjakan oleh siswa SD dan SMP.

"Jadi ada setiap jenjang mengikuti standar internasional, yaitu PISA dalam pemetaan pendidikan. Karena UN standarnya lokal, tapi asesmen pendidikan kita internasional," ujar Nadiem.

"Yang dites bukan hanya kognitif saja tapi juga karakter dan pernyataan hal lain yang berhubungan dengan norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan anak-anak di masing-masing sekolah. Kita mengubah standar penilaian (menjadi) global yaitu PISA," lanjut Nadiem.

Sebelumnya Nadiem Makarim telah mengumumkan ujian nasional (UN) akan diganti dengan sistem penilaian lain mulai 2021.

Baca juga: Jokowi: Pembatalan UN Jadi Momentum Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua penilaian itu dilakukan di tengah masa belajar siswa, bukan di akhir masa belajar.

Penghapusan UN dan ujian pengganti tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar' yang digagas Nadiem.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," kata Nadiem dalam pemaparan program 'Merdeka Belajar' di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X