Mendikbud Nadiem: UN Diganti Jadi Penilaian Kompetensi Minimum Sesuai PISA

Kompas.com - 03/04/2020, 14:50 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makari mengatakan, ke depan Ujian Nasional (UN) bakal diganti dengan penilaian kompetensi minimum sesuai standar Program for International Student Assessment ( PISA).

Sehingga nantinya, evaluasi belajar siswa tak lagi berupa UN yang hanya mengerjakan soal-soal yang mencakup keseluruhan masa pendidikan siswa di sekolah.

Hal itu disampaikan Nadiem usai rapat bersama Presiden Joko Widodo tentang strategi Indonesia meningkatkan peringkat PISA melalui sambungan konferensi video, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

"Pertama adalah mengubah standar penilaian sendiri yang kita lakukan UN jadi asesmen (penilaian) kompentensi minimum yang terinspirasi PISA dan soal-soalnya pun melekat dengan PISA," kata Nadiem.

Namun, ia menambahkan, pemerintah akan memodifikasi soal-soal yang sesuai standar PISA tersebut. Sebabnya, soal-soal standar PISA hanya diperuntukkan bagi anak usia 15 tahun.

Dari soal-soal berstandar PISA itu, Kemendikbud akan membuat turunannya agar bisa dikerjakan oleh siswa SD dan SMP.

"Jadi ada setiap jenjang mengikuti standar internasional, yaitu PISA dalam pemetaan pendidikan. Karena UN standarnya lokal, tapi asesmen pendidikan kita internasional," ujar Nadiem.

"Yang dites bukan hanya kognitif saja tapi juga karakter dan pernyataan hal lain yang berhubungan dengan norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan anak-anak di masing-masing sekolah. Kita mengubah standar penilaian (menjadi) global yaitu PISA," lanjut Nadiem.

Sebelumnya Nadiem Makarim telah mengumumkan ujian nasional (UN) akan diganti dengan sistem penilaian lain mulai 2021.

Baca juga: Jokowi: Pembatalan UN Jadi Momentum Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua penilaian itu dilakukan di tengah masa belajar siswa, bukan di akhir masa belajar.

Penghapusan UN dan ujian pengganti tersebut merupakan bagian dari kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar' yang digagas Nadiem.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," kata Nadiem dalam pemaparan program 'Merdeka Belajar' di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X