Kompas.com - 25/03/2020, 12:41 WIB
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 pada Rabu (26/3/2020) besok. 

Jokowi dan negara-negara yang tergabung dalam G20 serta dan organisasi internasional terkait seperti PBB, WHO, Bank Dunia dan IMF akan mengikuti KTT secara virtual dalam rangka membahas penanganan Covid-19.

Kepala Negara Arab Saudi, Raja Salman, akan bertindak sebagai Presidensi dan memimpin konferensi kali ini ini. 

"Diharapkan para Kepala Negara G20 dapat menghasilkan suatu Pernyataan Bersama terkait COVID-19," demikian keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dikonfirmasi Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah, Rabu (25/3/2020).

Baca juga: Depok Terima 2.400 Alat, Rapid Test Covid-19 Kemungkinan Digelar Kamis Besok

KTT Luar biasa G20 ini tidak hanya membahas penanganan krisis pandemi Covid-19, tetapi dampak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada global supply chain atau rantai pasok global akibat wabah tersebut.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi, dampak wabah Covid-19 berpotensi memperburuk krisis ekonomi global.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk itu, pertemuan G20 kali ini sangat dinanti-nanti dunia guna mendukung stabilitas keuangan dan perekonomian dunia," demikian keterangan dari Kemenlu selanjutnya.

Adapun Presiden Jokowi dalam KTT G20 ini akan mendorong solidaritas global untuk melakukan aksi bersama dan terkoordinasi dalam penanganan Covid-19, seperti untuk kebutuhan akses dan keterjangkauan peralatan kesehatan dan vaksin.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya pendanaan dalam mekanisme bilateral, regional ataupun multilateral secara global perlu didukung dengan peningkatan kerja sama internasional dalam memerangi COVID-19 dan segala dampak ekonomi dan sosialnya.

Lebih lanjut, sebelum KTT G20 Luar Biasa secara virtual ini dilaksanakan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan virtual pada 23 Maret 2020 serta pertemuan Sherpa pada 25 Maret 2020.

Pada pertemuan virtual tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, telah membahas paket stimulus dalam kerangka COVID-19.

Baca juga: Presiden Jokowi: Wabah Covid-19 Tak Boleh Hentikan Aktivitas Pertanian

Di samping itu, Bank Dunia dan IMF juga sepakat untuk mengeluarkan bantuan pendanaan guna meredam dampak pandemik COVID-19 terhadap perekonomian global.

"Dalam pertemuan Sherpa G20, Indonesia telah menyampaikan perlunya G20 untuk fokus mendukung negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) sebagai pihak yang diperkirakan paling rentan terhadap dampak pandemi COVID-19," demikian keterangan lengkap Kemenlu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Nasional
Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Nasional
Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Nasional
Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Nasional
Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Nasional
Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo, KPK Panggil Dirut Jasindo Syariah

Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo, KPK Panggil Dirut Jasindo Syariah

Nasional
Jokowi Ingin Lulusan Kampus Dalam Negeri Tak Hanya Punya Kemampuan Akademik

Jokowi Ingin Lulusan Kampus Dalam Negeri Tak Hanya Punya Kemampuan Akademik

Nasional
Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X