Pemerintah Diminta Pikirkan Penanganan Limbah Medis RS Darurat Wisma Atlet

Kompas.com - 24/03/2020, 07:01 WIB
Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). Untuk penanganan virus corona pemerintah tengah menyiapkan pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran sebagai lokasi karantina, observasi dan isolasi ODP Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). Untuk penanganan virus corona pemerintah tengah menyiapkan pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran sebagai lokasi karantina, observasi dan isolasi ODP Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan limbah medis dari Wisma Atlet Kemayoran yang dijadikan rumah sakit (RS) darurat penanganan virus corona.

Menurut Agus, pada dasarnya fungsi Wisma Atlet berbeda dengan RS.

"Itu adalah wisma yang tidak ada fasilitas untuk limbah medis. Sehingga nanti untuk membuang bekas suntikan, bekas infus mau ke mana? Ini yang harus dipikirkan," ujar Agus ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Siapkan 3.000 Tempat Tidur di Wisma Atlet untuk Pasien Covid-19

Agus mengaku sempat bertanya kepada Kementerian PUPR dan Kementerian LHK tentang rencana penanganan limbah medis di RS darurat tersebut.

Menurut Agus, saat itu pemerintah belum punya rencana spesifik soal limbah medis.

Agus menyarankan pemerintah tidak membakar limbah medis dari rumah sakit darurat penanganan Covid-19 itu.

"Jangan dibakar, kalau dibakar nanti dioksin-nya ke mana-mana dan berbahaya. Sehingga harus dipikirkan betul begaimana penanganannya, " tutur Agus.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 yang disiapkan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020) pagi.

Setelah diresmikan Jokowi, empat tower di Wisma Atlet ini langsung bisa digunakan untuk menangani pasien Covid-19.

Keempat tower yang disiapkan adalah Tower 1, Tower 3, Tower 6, dan Tower 7. Wisma Atlet ini setidaknya bisa menampung sekitar 2.000 tempat tidur.

Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menjelaskan keberadaan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 ini bertujuan menambah fasilitas ruang isolasi bagi para pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit (RS).

Baca juga: Wisma Atlet Kemayoran yang Disulap Jadi RS Darurat Covid-19...

"Oleh karena itu sudah barang tentu kita hanya akan merawat kasus-kasus positif yang hanya dibuktikan dengan pemeriksaan molekuler (PCR)," paparnya.

Dia pun menegaskan, pasien yang akan ditangani di sana adalah pasien yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dengan berbagai pertimbangan medis.

"Pasien yang perlu kita masukkan ke RS dengan catatan memang tak mungkin melaksanakan isolasi di rumah dengan berbagai pertimbangan aspek medis. Di sinilah kemudian terapi akan kita berikan dengan obat," tambah Yuri. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X