Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Berikan Solusi Terkait Ekonomi Masyarakat yang Terdampak Wabah Corona

Kompas.com - 23/03/2020, 23:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera memperbaiki sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona atau covid-19.

"Kami yakin dan percaya, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat yang mengelola keuangan negara pasti mampu, menemukan solusi jitu agar para driver ojek online, UMKM, maupun pekerja di sektor informal bisa terselamatkan periuk dapurnya di saat seperti ini," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Baca juga: MPR Minta KPK Awasi Penggunaan Dana Rp 27 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang profesinya bergantung pada upah harian, seperti pengemudi ojek online dan sektor UMKM.

Bambang mengatakan, mayoritas para pengemudi ojek online tetap bekerja di tengah wabah virus corona untuk mencari nafkah.

Selain itu, Bambang meminta semua elemen masyarakat membantu memerangi dan mencegah penyebaran virus corona.

Caranya yakni dengan mengikuti anjuran pemerintah terkait social distancing atau menjaga jarak fisik untuk mengurangi risiko penularan.

"Setidaknya, dimulai dengan diri sendiri dengan minimal tidak keluar rumah dan menjaga social distancing," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Jamin Ekonomi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 dengan Bantuan Sosial

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah akan menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

"Pemerintah juga menggerakkan semua daya untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak kehidupan sosial-ekonominya agar konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Minggu (22/3/2020).

Pemerintah menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak dengan menggencarkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, hingga Dana Desa.

Baca juga: UPDATE 23 Maret: 30 Pasien Sembuh dari Covid-19, 49 Kasus Meninggal

 

Selain itu pemerintah juga memperbanyak program Padat Karya Tunai dari kementerian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok.

Adapun agar roda perekonomian di dunia usaha dan masyakarat terus berputar, pemerintah membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Penjamin Simpanan.

Fadjroel menambahkan, pada intinya, pemerintah memfokuskan seluruh dumber daya negara untuk mengatasi wabah Covid-19 di Indonesia.

"Hal itu dibuktikan pulaa dengan merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 serta mendorong pencairan APBD pemerintah daerah serta anggaran kementerian dan lembaga sesegera mungkin," kata Fadjroel.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com