Mudik Gratis Dibatalkan, Kemenhub Imbau Masyarakat Meminimalisasi Mobilitas

Kompas.com - 23/03/2020, 19:53 WIB
Ilustrasi mudik gratis GALIH PRADIPTAIlustrasi mudik gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat tak melakukan mudik pada hari raya Idul Fitri 2020.

Imbauan ini terkait keputusan ditiadakannya mudik gratis 2020 akibat penyebaran wabah virus corona atau covid-19.

"Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Mudik Gratis Tahun Ini Dibatalkan

Budi menjelaskan, kebijakan ditiadakannya mudik gratis diambil setelah mempertimbangkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona sejak tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020 mendatang.

Program mudik gratis yang dibatalkan tidak hanya program yang digelar oleh Kemenhub, melainkan BUMN dan swasta.

Pasalnya, kondisi penyebaran virus corona belakangan ini begitu masif. Tak ayal, pembatalan mudik gratis 2020 pun dinilai tepat.

Baca juga: Cegah Covid-19, Masyarakat Diminta Saling Jaga Jarak dan Jauhi kerumunan

 

Setelah keputusan tersebut, kini Kemenhub meminta masyarakat patuh, termasuk agar tetap tak memaksakan diri untuk mudik.

"Saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah," katanya.

Budi mengungkapkan, baik mudik gratis dengan bus dan kapal penyeberangan semuanya akan dibatalkan.

Hal itu dilakukan supaya pemerintah pusat fokuskan dan saling membantu dengan pemerintah daerah dalam mengatasi virus corona.

Baca juga: Masyarakat Diminta Bantu Tenaga Medis dengan Patuhi Anjuran Pemerintah soal Covid-19

Pemerintah menyadari bahwa terdapat risiko tinggi jika mudik tetap dilakukan.

Budi pun berharap peran serta masyarakat untuk tidak bepergian. Terlebih melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti.

"Mudik ini melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran Covid-19 semakin luas," terang dia.

"Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus menerus,” ungkap Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X