Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PB IDI: Kami Butuh Banyak APD

Kompas.com - 23/03/2020, 15:32 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah meninggalnya enam dokter yang bertugas menangani wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berharap pemerintah dapat segera memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan yang memadai bagi dokter dan seluruh tenaga medis.

Terutama, kebutuhan terkait alat pelindung diri (APD) demi menjaga dokter dan para tenaga medis lainnya dari ancaman penularan virus corona.

"Segera disediakan dan didistribusikan APD ke RS atau ke petugas kesehatan yang membutuhkan yang berada di lini terdepan yang merawat pasien Covid-19," pinta Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Dua Bulan Pesan APD Belum Tiba, Tim Medis Tana Toraja Terpaksa Gunakan Jas Hujan

Menurut dia, jumlah APD yang digunakan tenaga medis saat ini masih belum mencukupi meski sudah ada bantuan dari pemerintah pusat untuk didistribusikan ke seluruh wilayah yang memiliki kasus positif Covid-19.

Oleh karena itu, ia berharap agar kebutuhan tersebut segera dipenuhi karena menjadi kebutuhan mendesak.

"Kami masih butuh banyak. Kabar dari BNPB akan ada gelombang bantuan APD selanjutnya yang lebih banyak," ucap dia. .

Baca juga: DKI Butuh 1.000 Unit APD per Hari untuk Tangani Pasien Covid-19

Sebelumnya, 100.000 APD telah disalurkan pemerintah melalui TNI untuk sejumlah wilayah yang menjadi skala prioritas penanganan Covid-19.

Menurut laporan yang diterima Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebanyak 40.000 unit APD telah disalurkan menuju Balai Kota DKI Jakarta dengan pengawalan dari Kodam Jaya pada Minggu (22/3/2020) malam.

Kemudian sebanyak 25.000 unit APD diterbangkan menuju Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya dan Bali pada hari ini Senin (23/3/2020) dari Bandung.

Selanjutnya sebanyak 25.000 unit APD didistribusikan untuk wilayah Jawa Barat, Bogor dan Banten. Sedangkan 10.000 unit APD akan disimpan sebagai cadangan.

Baca juga: Meski Tercukupi, RSUP Persahabatan Terus Membutuhkan Bantuan APD

Selain itu, bantuan APD yang sebelumnya diberikan pemerintah China juga telah tiba di Jakarta, Senin pagi, dan diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Bantuan APD itu terdiri atas baju pelindung sebanyak 20.000 unit, masker N95 15.000 unit, disposable gloves 10.000 unit, disposable masks 150.000 unit, kacamata goggles 10.000 unit dan rapid test kit 100.000 unit.

Setelah menerima, APD itu langsung diserahkan Prabowo secara simbolik kepada perwakilan TNI, RSPAD Gatot Subroto dan RS Dokter Suyoto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com