Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Akan Ungkap Hasil Tes Covid-19 Para Pejabat Negara

Kompas.com - 18/03/2020, 19:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto memastikan hasil pemeriksaan Covid-19 terhadap para pejabat negara tidak akan diungkapkan.

Penyebabnya, karena sifat pemeriksaan yang mereka jalani merupakan general check-up.

"Beberapa waktu lalu kita sudah periksa covid-19 pada beberapa pejabat dan perangkatnya. Pemeriksaan ini sifatnya general check-up. Oleh karena itu bukan hak kami untuk merilis," ujar Yuri dalam jumpa pers di Graha BNPB, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Kondisi Presiden-Wapres dan Jajaran Menteri Pasca Tes Corona

Menurut Yuri, hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada masing-masing pejabat dan sudah menjadi hak mereka.

Sehingga, masing-masing pejabat menurut dia sudah memahami apa yang harus dilakukan menyikapi hasil itu.

"Kami tak akan mengungkap karena sifatnya general check-up. Kecuali kalau (yang dites) pasien, penderita kami akan hitung itu. Ini bukan apa-apa ya, memang prosedurnya seperti itu," tegas Yuri.

Baca juga: Positif Covid-19, Kondisi Menhub Budi Karya Dilaporkan Stabil dan Membaik

Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menjalani pemeriksaan tes corona setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19.

Budi Karya sebelumnya diketahui mengikuti rapat terbatas di Istana pada 11 Maret 2020.

Kemudian pada Sabtu (14/3/2020), Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Budi Karya positif Covid-19.

Baca juga: Menteri yang Kontak Dekat dengan Menhub Dipastikan Dalam Kondisi Baik

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto menyebut, Budi Karya sebagai pejabat negara yang diidentifikasi sebagai pasien kasus ke-76.

Sebelum mengikuti rapat terbatas, Budi diketahui menyambut kru kapal pesiar Diamond Princess yang baru saja dipulangkan ke Tanah Air pada awal Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com