Ketua MPR Usul Masyarakat yang Inisiatif Periksa Covid-19 Digratiskan

Kompas.com - 18/03/2020, 11:00 WIB
Petugas medis memeriksa kondisi pasien di ruang isolasi saat simulasi Penanganan Pasien Corona di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Simulasi tersebut untuk memastikan kesiapan sarana ruang isolasi dan peralatan medis sekaligus melatih koordinasi dalam penanganan pasien Covid-19 termasuk diantaranya penggunaan kostum Alat Pelindung Diri (APD). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTOPetugas medis memeriksa kondisi pasien di ruang isolasi saat simulasi Penanganan Pasien Corona di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Simulasi tersebut untuk memastikan kesiapan sarana ruang isolasi dan peralatan medis sekaligus melatih koordinasi dalam penanganan pasien Covid-19 termasuk diantaranya penggunaan kostum Alat Pelindung Diri (APD). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang pro aktif memeriksakan kondisi dirinya apakah terpapar virus corona atau tidak.

Menurut dia, mereka yang berinisiatif memeriksakan diri, meski negatif, sebenarnya telah membantu pemerintah dalam memetakan sebaran penyakit Covid-19 di Tanah Air.

Seperti diketahui, sejauh ini hanya pasien yang dinyatakan positif yang biaya perawatannya ditanggung negara.

"Bahkan seharusnya, yang digratiskan bukan hanya pengobatan mereka yang positif virus Covid-19. Melainkan warga yang pro aktif memeriksakan dirinya, walaupun hasilnya negatif, juga harus digratiskan," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Eijkman Mampu Periksa 160 Spesimen Pasien Terduga Corona Per Hari

Ia menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan alokasi anggaran pada struktur pos belanja lain-lain yang ada di dalam kelompok belanja pemerintah pusat di APBN 2020 untuk membiyai pengecekan tersebut.

"(Anggaran pada pos itu) jumlahnya mencapai Rp 128 triliun," ujarnya.

Menurut Bamsoet, selama ini alokasi belanja lain-lain lebih banyak digunakan untuk mendukung kinerja Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara

Pada tahun ini, seyogyanya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk khusus menangai virus Covid-19.

Baca juga: UI Produksi Hand Sanitizer dan Berikan Gratis Selama Seminggu

Sehingga, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Di lain pihak, ia berharap, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun dalam mengawasi proses penggunaan anggaran tersebut.

"Besarnya alokasi dana bencana, menjadi godaan tersendiri bagi mereka yang tidak bermoral. KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi tak boleh diam.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Nasional
Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Nasional
Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Nasional
Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Nasional
Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat 'New Normal'

Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat "New Normal"

Nasional
Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Nasional
YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X