Ketua MPR Usul Masyarakat yang Inisiatif Periksa Covid-19 Digratiskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang pro aktif memeriksakan kondisi dirinya apakah terpapar virus corona atau tidak.

Menurut dia, mereka yang berinisiatif memeriksakan diri, meski negatif, sebenarnya telah membantu pemerintah dalam memetakan sebaran penyakit Covid-19 di Tanah Air.

Seperti diketahui, sejauh ini hanya pasien yang dinyatakan positif yang biaya perawatannya ditanggung negara.

"Bahkan seharusnya, yang digratiskan bukan hanya pengobatan mereka yang positif virus Covid-19. Melainkan warga yang pro aktif memeriksakan dirinya, walaupun hasilnya negatif, juga harus digratiskan," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Eijkman Mampu Periksa 160 Spesimen Pasien Terduga Corona Per Hari

Ia menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan alokasi anggaran pada struktur pos belanja lain-lain yang ada di dalam kelompok belanja pemerintah pusat di APBN 2020 untuk membiyai pengecekan tersebut.

"(Anggaran pada pos itu) jumlahnya mencapai Rp 128 triliun," ujarnya.

Menurut Bamsoet, selama ini alokasi belanja lain-lain lebih banyak digunakan untuk mendukung kinerja Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara

Pada tahun ini, seyogyanya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk khusus menangai virus Covid-19.

Baca juga: UI Produksi Hand Sanitizer dan Berikan Gratis Selama Seminggu

Sehingga, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Di lain pihak, ia berharap, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun dalam mengawasi proses penggunaan anggaran tersebut.

"Besarnya alokasi dana bencana, menjadi godaan tersendiri bagi mereka yang tidak bermoral. KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi tak boleh diam.

KPK harus selalu menggunakan radar dan instingnya, agar bisa ikut terlibat dalam pencegahan korupsi dana bencana," ujarnya.

Lebih jauh, Bamsoet mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan status penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai tanggap darurat non bencana alam.

Baca juga: Perangi Virus Corona, Pemkot Semarang Bagikan 1.500 “Hand Sanitizer” Gratis

Dengan penetapan status ini, pasien yang dinyatakan positif biaya pengobatannya ditanggung pemerintah.

Ia mengaku, anggaran yang dibutuhkan untuk menangani wabah ini tidak kecil.

Apalagi saat ini masyarakat sedang kesulitan mendapatkan masker, hand sanitizer, dan berbagai keperluan medis lainnya.

"Pengadaan masker dan hand sanitizer secara besar-besaran harus segera dilakukan pemerintah. Selain juga perlunya memperluas dan mempermudah warga memeriksakan dirinya apakah terinfeksi virus Covid-19," jelas Bamsoet.