KSP: Keterbukaan Informasi Covid-19 Harus Diukur agar Tak Timbulkan Kepanikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menyebut keterbukaan informasi terkait virus corona (Covid-19) harus diukur dengan baik.

Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mencegah kepanikan di masyarakat.

"Jadi keterbukaan kemudian harus diukur, apakah keterbukaan itu akan membuat masyarakat semakin waspada atau justru sebaliknya masyarakat akan menjadi semakin panik," kata Juri dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020).

Baca juga: Update: 6 Mahasiswa Oxford Terinfeksi Covid-19

"Makanya kemudian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentu sangat berhati-hati untuk menangani kasus-kasus yang ada dan kemudian penanganan penyebarannya," sambung Juri.

Juri menjelaskan, kepanikan bisa berimbas pada munculnya tindakan yang kontra produktif di masyarakat.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait Covid-19.

"Karena itu, memang pemerintah tidak serta merta menggunakan istilah-istilah atau jargon-jargon atau kebijakan-kebijakan yang bisa membuat masyarakat semakin panik gitu," ucap Juri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan Covid-19.

Presiden Jokowi menyebut, tidak semua informasi memang bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan.

"Saya sampaikan penanganan pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Lebih Mudah Terjangkit Covid-19, Perokok Diminta Waspada dan Berhenti Merokok

Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tanpa henti mengupayakan kesiapan dan ketangguhan dalam hadapi pandemi ini.

Langkah-langkah serius, menurut dia, telah diambil untuk menangani pandemi yang jumlahnya di dalam negeri sudah mencapai 34 kasus.

"Tetapi juga saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan memang kita tidak bersuara," ujar dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Protokol Kesehatan Covid-19